Infografis
Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta masih ngotot ingin uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test digelar bagi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta. Jika tidak dilakukan, PSI menyatakan akan golput.
Ketua fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan saat ini proses pemilihan harus dibicarakan matang-matang. Masyarakat disebutnya perlu tahu kompetensi yang dimiliki oleh kandidat Cawagub.
"Kami sepakat untuk ngomongin proses dulu. Kalau prosesnya terbuka ya kami tidak dari awal. Ada kemungkinan kami tidak menggunakan hak suara kami," ujar Idris saat dikonfirmasi, Kamis (30/1/2020).
Terkait waktu yang tepat untuk fit and proper test, menurutnya sebelum rapat paripurna pemilihan. Karena jika dilakukan saat bertepatan dengan pemilihan, maka tiap fraksi tidak punya waktu untuk mendiskusikan hasil fit and proper test.
Baca Juga: Jadi Cawagub DKI, Nurmansyah Lubis Mulai Safari ke Fraksi DPRD
"Harus ada proses, harus ada jeda waktu, jadi penting tuh, krusial. Kalau ditanya bagaimana sikap kami dan usulan kami, kami ingin pemilihan terbuka ini prosesnya terjadi sebelum paripurna pemilihan," tuturnya.
Selain itu, para anggota dewan bisa juga meminta pendapat dari masyarakat terkait calon yang ada. Bahkan pilihan dari tiap konstituen juga bisa jadi pertimbangan.
"Intinya masyarakat tau oh iya kami nonton juga nih, kemampuannya kayaknya bagus, akhirnya dia kaya SMS kami pilih ini, pilih ini, gitu. Itukan proses yang sebenarnya membangun partisipasi dari masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, dua kandidat Cawagub DKI Jakarta telah resmi ditentukan, yakni Riza Patria dan Nurmansyah Lubis. Dalam prosesnya, keduanya ternyata tak perlu mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.
Ketua DPD Gerindra, M Taufik menilai kedua kandidat itu sudah layak menggantikan Sandiaga Uno. Karena itu tidak perlu lagi menguji kemampuan kandidat ini.
Baca Juga: PKS Ingin Cawagub DKI Jakarta Dilakukan Fit and Proper Test Secara Live
“Enggak (ada fit and proper test) ini sudah jago semua,” ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat Senin (20/1/2020).
