Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah Indonesia mencabut bebas visa untuk China di tengah situasi wabah virus corona yang terus menyebar.
Menurut Mardani Ali, persoalan virus corona tidak cukup hanya disikapi sebagai isu kesehatan saja.
Hal tersebut ia sampaikan dalam cuitan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada Rabu (29/1/2020).
Ia mengatakan, "Sedikit saran untuk pemerintah Indonesia, persoalan ini tidak cukup jika hanya sebagai isu kesehatan".
Baca Juga: Disebut Bisa Jadi Bumerang, Pengacara Tak Mau Luthfi Kena Masalah Baru
Politikus PKS ini merasa persoalan virus corona telah mengancam keamanan nasional.
"Ini sudah masuk salah satu ancaman keamanan nasional. Dalam hubungan internasional ini sudah masuk ke tahap sekuritisasi. Isu kesehatan yang dijadikan isu keamanan," ujar Mardani Ali.
Dia menyarankan untuk mencabut kebijakan bebas visa bagi China. Langkah ini diyakini Mardani Ali dapat mengantisipasi warga Tiongkok yang mengungsi akibat virus corona.
"Indonesia dapat menghapus kebijakan bebas visa bagi Cina. Hal ini semata untuk menurunkan laju penyebaran virus tersebut. Sekaligus menekan warga Cina untuk mengungsi ke Indonesia. Karena negara dengan fasilitas bebas visa merupakan tempat ideal untuk dikunjungi," kata Mardani Ali.
Pria kelahiran 9 April 1968 ini yakin bahwa Cina akan memahami kebijakan tersebut jika Indonesia benar-benar mencabut bebas visa.
Baca Juga: Antisipasi Virus Corona, IDI Keluarkan Pedoman untuk Tenaga Kesehatan
"Saya yakin Cina akan mengerti sikap yang kita ambil, sehingga jangan ragu hal ini akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Terlebih, pemerintah Cina melakukan tindakan serupa agar virus ini tidak meluas seperti mengisolasi Wuhan," ucapnya.
Untuk diketahui, jumlah korban virus corona di China pada Rabu (29/1/2020) pagi telah mencapai 132 orang tewas dan 103 lainnya diizinkan meninggalkan rumah sakit.
Data pemerintah setempat menyebutkan bahwa terdapat 5.997 orang di China dinyatakan positif 2019-nCoV, termasuk delapan orang di Hong Kong, tujuh di Makau, dan delapan di Taiwan.
Selain itu, terdapat pula 9.239 orang dinyatakan sebagai terduga terinfeksi 2019-nCoV.
Kementerian Keuangan China telah mengalokasikan anggaran sebesar 4,4 miliar yuan atau sekitar Rp 8,7 triliun untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian virus corona di Provinsi Hubei, China Tengah.
