Saat dikonfirmasi ke Kepala Biro Umum Pemprov DKI Budi Awaluddin, ia mengklaim tidak tahu soal aturan ini. Ia justru melempar masalah ini kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Mawardi.
"Enggak, belum tahu saya. Coba tanya ke bagian humas, kominfotik atau biro KDH," pungkasnya.