Infografis
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyatakan kalau revitalisasi Monas merupakan kejahatan lingkungan.
Menanggapi itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) lebih menilai revitalisasi Monas sebagai bentuk Pemprov DKI Jakarta yang abai terhadap kondisi lingkungan hidup di kotanya.
Ketua Walhi DKI Jakarta Tubagus Ahmad memang menilai kalau revitalisasi Monas tidak tepat dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, Walhi belum melihat urgensi dari revitalisasi itu sendiri.
"Apa sih gentingnya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sehingga harus merevitalisasi dengan cara mengecor atau membeton ya itu kan enggak penting," kata Tubagus saat dihubungi Suara.com, Rabu (29/1/2020).
Baca Juga: Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan, Pekerja Mulai Pulang
Meski Junimart menyebut kalau revitalisasi Monas itu sebagai bentuk kejahatan lingkungan, namun Tubagus memiliki pendapat lain.
Ketimbang menggunakan istilah kejahatan lingkungan, ia lebih memilih untuk menyebut revitalisasi Monas sebagai bentuk abainya Pemprov DKI Jakarta terhadap kondisi lingkungan.
"Kalau itu mau dikategorikan kejahatan lingkungan ya, kami bisa lihat sebenarnya dia mengurangi daya dukung lingkungan itu termasuk dalam kategori itu, artinya dia masih mengesampingkan urusan lingkungan hidup," ujarnya.
Untuk diketahui, Junimart Girsang menyatakan revitalisasi Monas merupakan kejahatan lingkungan. Sebab proyek yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedab itu tak berizin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Junimart mempertanyakan sikap Kemensesneg.
Dia mempertanyakan apakah Komisi Pengarah untuk Revitalisasi Monas sudah memberikan izin untuk menebang pohon dalam rangka proyek revitalisasi tersebut. Junimart mengingatkan bahwa negara dan Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan program penghijauan sehingga jangan sampai bertentangan dengan kebijakan negara.
Baca Juga: Dihentikan, Proyek Revitalisasi Monas Mendadak Jadi Kawasan Terlarang
