Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Hal ini dikatakan Jokowi dalam Rapat Terbatas membahas Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
"Kita tahu indeks literasi keuangan kita meningkat dari 29,7 persen di 2016 menjadi 38,03 di 2019. Memang meningkat tetapi menurut saya angkanya masih rendah," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen di 2019.
Meski demikian, Jokowi menilai angka-angka tersebut masih tergolong rendah. Mantan Gubernur Jakarta itu kemudian membandingkan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN.
Baca Juga: Sri Mulyani Akui UU Pencegahan Krisis Keuangan Cacat
"Di Asean saja Singapura sampai 98 persen, kita masih di angka 70 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Kita masih di bawah mereka sedikit," kata dia.
Kepala Negara kemudian meminta pada jajarannya untuk menjalankan langkah-langkah perbaikan di beberapa hal.
Pertama kata Jokowi, memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.
"Selain itu juga lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan," ucap Jokowi.
Kemudian, Jokowi meminta agar layanan digital berbasis internet terus dikembangkan. Menurutnya Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga diperlukan layanan keuangan digital berbasis internet
Baca Juga: Sri Mulyani soal Sistem Keuangan dan Kasus Asuransi
"Hal ini juga didukung oleh penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi, 64,8 persen atau kurleb 170 juta orang dari total penduduk Indonesia," tutur dia.
