Infografis
“Kita bisa menampung penyandang disabilitas di jenis-jenis pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan mobilitas tinggi, seperti di bagian call center atau back office. Saya kira, hal ini bisa dilakukan,” katanya.
Terkait implementasi UU No. 8/2016, khususnya kewajiban mengakomodasi para penyandang disabilitas di sektor pekerjaan, juga sudah pernah disampaikan Mensos dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, dalam kesempatan meninjau Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) Ciung Wanara dan Balai Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD), di Cibinong, Bogor, beberapa waktu lalu.
“Saya berdiskusi dengan Bapak Wakil Bupati. Mohon disosialisasikan amanat UU tersebut, baik di pemerintahan maupun di kalangan dunia usaha, kan di Bogor ini banyak sekali perusahaan,” tambahnya.
Kepada wakil bupati, Mensos berharap, kesempatan kerja para alumni kedua balai bisa diperluas, khususnya di wilayah Bogor.
Dalam laporannya kepada Mensos, Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial, Syahabuddin menyatakan, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial adalah lembaga pemerintah yang fungsi utamanya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.
Baca Juga: Grace Batubara Pastikan Kemensos Hadir bagi Masyarakat Terdampak Bencana
Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu bagian dari Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kemensos.
“Garis besar penyelenggaraan diklat kesejahteraan sosial difokuskan pada Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial melalui sistem kediklatan yang inovatif dan kompetitif,” katanya. (*)
