Infografis
Suara.com - Ombudsman RI khawatir Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly melakukan mal kepentingan di balik kasus suap yang dilakukan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Kekinian Harun sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka penyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Menanggapi itu, Yasonna mengklaim tidak ada kepentingan yang ditaruhkannya dalam kasus tersebut.
Yasonna kemudian menepis semua anggapan tersebut dengan memberikan klarifikasi, salah satunya ialah soal keterangan kepulangan Harun ke Indonesia. Ia membela kalau simpang siur kepulangan Harun dikarenakan ada kesalahan teknis.
"Tidak ada, saya pastikan tidak ada (kepentingan). Ada memang kesalahan data yang karena kesalahan teknis," kata Yasonna di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Jakarta, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Baca Juga: Jansen Demokrat Sindir Sekjen PDIP yang Masih Juga Bela Harun Masiku
Yasonna mengklaim kalau sistem informasi yang dimiliki pihak Imigrasi terjadi pembaruan. Namun pembaruan itu disebutkannya belum berfungsi di seluruh terminal.
"Terakhir ini yang terminal tiga sudah, terminal dua F itu masih ada training-training Desember itu ada pelatihan-pelatihan maka data mereka itu tidak langsung masuk ke server," ujarnya.
Menurut keterangan dari pihak Imigrasi, Harun masuk melalui terminal 3 tetapi pulangnya di terminal 2. Sehingga ada ketidaksingkronan yang terjadi.
"Datanya itu tidak masuk diserver," ujarnya.
Dengan begitu, Yasonna segera membentuk tim independen untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi di sistem Imigrasi tersebut. Yasonna menyebut pihaknya menggandeng cyber crime Polri, Kominfo, BSSN, hingga Ombudsman.
Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto: Harun Masiku Sebenarnya adalah Korban
"Supaya fair membuat penelitian independen tentang mengapa itu terjadi, supaya jangan dari saya, nanti, oh, pak menteri kan bikin-bikin saja bohong-bohong," tandasnya.
