Infografis
Suara.com - Sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Sumatera Barat menolak kedatangan ratusan wisatawan asal China ke daerah tersebut, Minggu (26/1) akhir pekan lalu.
Bahkan, kelompok yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Minangkabau, menyambangi DPRD Sumbar untuk mendesak wisatawan China harus keluar dalam waktu 2x24 jam terhitung hari kedatangan.
"Mengingat kegelisahan dan ketakutan masyarakat Sumbar maka kami minta tuntutan ini bisa dikabulkan," klaim juru bicara FMM Munzir Jalaluddin, Senin (27/1/2020).
Selain itu, FMM juga menuntut 6 hal lainnya seperti membatalkan jadwal kedatangan wisatawan asal China berikutnya tanggal 31 Januari.
Baca Juga: 174 Turis China Tiba di Sumbar Ditolak Warga, Wagub Gelar Rakor
Tak hanya itu, FMM meminta tidak menerima wisatawan asal China sampai wabah virus Corona dinyatakan aman dan tidak ada lagi.
"Menolak semua impor makanan dalam bentuk apa pun dari negara China, segera melakukan pemakhzulan terhadap gubernur Sumbar," kata dia seperti diberitakan Covesia.com—jaringan Suara.com.
Selain itu, FMM menyatakan kekecewaan terhadap seluruh wali kota dan bupati yang menerima turis China.
Mereka juga meminta perizinan PT Coco'Tour sebagai agen wisata yang mendatangkan turis asal China ditinjau ulang.
Sentimen rasis
Baca Juga: Heboh Virus Corona, Sejumlah Warga Sumbar Tolak Kedatangan Turis China
Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Muhammad Taufik mengungkapkan, faktor utama penyebab di balik penolakan warga Sumbar terhadap turis asal China bukan sepenuhnya karena virus corona, melainkan karena sentimen anti-Tionghoa.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) harus memberikan pengertian kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menolak kedatangan wisatawan asal Kota Kunming Provinsi Yunan Tiongkok itu.
"Pemprov Sumbar harus bisa menjelaskan kepada masyarakat," jelas Muhammad Taufik saat dihubungi Covesia via telepon, Senin (27/1/2020).
Taufik mengatakan bahwa Pemprov Sumbar adalah otoritas yang berhak menyatakan, wisatawan asal Tiongkok tersebut bebas dari virus corona atau tidak.
Oleh karena itu, masyarakat harus percaya dan tidak terpengaruh oleh hoaks yang berkembang di media sosial.
Meski demikian, Pemprov harus bisa melakukan antisipasi dengan cepat agar penolakan masyarakat tidak semakin berkembang. Di dalam konteks sosial, reaksi penolakan adalah hal yang wajar.
Apalagi, kata Taufik, sentimen anti-Tionghoa dari masyarakat Indonesia masih berkembang. "Ini bisa menjadi pemicu (penolakan tersebut)," ujarnya.
Di Bandara Internasional Minangkabau, Minggu (26/1/2020) pagi kemarin, sebenarnya, Pemda dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Padang telah menjelaskan dan menjamin bahwa 150 wisatawan asal Tiongkok yang datang berkunjung ke Sumbar bebas dari virus corona.
Pihak bandara telah memasang peralatan penunjang berupa thermal scanner yakni sebuah alat yang mampu mendeteksi suhu panas tubuh manusia.
Berdasarkan pemeriksaan, tidak ada wisatawan asal Tiongkok yang suhu tubuhnya terdeteksi di atas ambang batas, yakni 38 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan wisatawan asal Tiongkok tidak memiliki gejala terpapar virus corona.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga menegaskan bahwa wisatawan tersebut berasal dari Kota Kunming Provinsi Yunan yang berjarak sekitar 1.200 kilometer dari Provinsi Wuhan, tempat virus tersebut awalnya berasal. Itu setara dengan sekitar dua jam perjalanan dengan pesawat dari Padang ke Yogyakarta.
Tapi, kata Taufik, "Orang awam tidak akan peduli dengan hal itu". Hal ini dikarenakan masih berkembangnya sentimen anti-Tionghoa di masyarakat.
"Sensitivitas orang terhadap etnis Tionghoa masih besar. Mulai dari persoalan (isu) banyaknya tenaga kerja asing asal China yang masuk ke Indonesia, kemudian sentimen anti-Ahok dulu, itu memunculkan eskalasi orang untuk sensitif terhadap isu (seputar etnis Tionghoa). Jika ada persoalan yang dimunculkan berkaitan dengan orang-orang (etnis Tionghoa) seperti virus corona, reaksi publik pun cepat meski tidak memiliki dasar yang kuat.”
Seharusnya, pemda bukan hanya melakukan klarifikasi bahwa wisatawan asal Tiongkok yang berkunjung ke Sumbar tidak terpapar virus corona, tapi juga melakukan pertemuan dan dialog kepada masyarakat yang menolak tersebut.
Selain itu, isu-isu atau hoaks yang berkembang di media sosial bahwa wisatawan tersebut telah terpapar virus corona juga harus segera diklarifikasi.
"Tidak bisa hanya lewat jumpa pers. Orang-orang seperti itu harus ditemui dan diajak dialog," terang Taufik.
Sementara itu, masyarakat harus percaya kepada Pemprov Sumbar. Ketika Pemda selaku otoritas resmi telah menyampaikan wisatawan asal Tiongkok tidak terpapar virus corona, masyarakat harus percaya.
"Kalau informasi yang dipercaya itu dari medsos, dari hoaks, maka hancurlah bangsa ini," tegasnya.
Dia mengatakan, semua pihak termasuk masyarakat harus adil memandang permasalahan ini. Memang, masyarakat harus waspada dengan merebaknya virus corona di berbagai belahan negara di dunia yang asalnya dari Provinsi Wuhan Tiongkok. Tapi, masyarakat juga harus percaya kepada pemerintah sebagai otoritas penyampai informasi.
"Jangan sampai penolakan masyarakat tersebut menjadi preseden yang buruk bagi perkembangan pariwisata di Sumbar," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, 150 wisatawan Negeri Tirai Bambu tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Minggu (26/1/2020) pagi kemarin.
Kedatangan mereka disambut oleh tari pasambahan. Wisatawan asal Kota Kunming Provinsi Yunan Tiongkok tersebut rencananya akan melakukan tur wisata ke berbagai daerah di Sumbar sampai 30 Januari 2020.
Meski demikian, kedatangan mereka memantik penolakan masyarakat. Wisatawan tersebut datang di waktu yang tidak tepat yakni saat virus corona sedang merebak.
Di berbagai daerah di Sumbar, masyarakat secara terang-terangan menolak kedatangan wisatawan asal Tiongkok tersebut.
