Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. H. Tito Karnavian, Ph.D., menekankan perlunya grand design untuk memajukan pertanian di Indonesia. Hal itu dikatakannya dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2020, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020).
"Indonesia saat ini, sedang berupaya keras melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam ke sektor berbasis jasa, industri manufaktur dan teknologi informasi. Dalam transformasi besar di atas, sektor pertanian tidak ditinggalkan. Memang tak bisa tinggal di belakang, dibanding sektor jasa modern dan lainnya," kata Mendagri, di hadapan 1400 peserta Rakernas.
Sektor pertanian masih merupakan domain utama penciptaan lapangan kerja di Indoenesia. Bahkan sektor pertanian sangat strategis karena menyangkut suplai kecukupan bahan pangan pokok seperti beras dan pangan.
"Negara agraris tidak selalu identik sebagai negara tertinggal. Ini harus diyakini. Contohnya banyak, seperti New Zealand. Meski negara ini sudah maju di dalam ekonomi jasa, namun sektor agraris mereka justru penopang utama GDP mereka. Saya pernah tinggal dan studi di New Zealand, dan saya saksikan sendiri bahwa kemajuan sektor pertanian dan peternakan mereka beriringan dengan sektor manufaktur disana. Adipsi teknologi, sistem pembibitan dan distribusi sektor pertanian disana sangat terintegrasi maju. Ini berkat adanya grand disain transformasi ekonomi yang memberi nilai tambah secara progresif ke petani dan sektor pertanian," tutur Tito.
Baca Juga: Kemendagri Proaktif Serahkan DP4 untuk Pilkada Serentak 2020
Untuk itu, pihaknya siap mendukung penuh langkah Menteri Pertanian (Mentan) untuk mengelola pertanian dari sektor bawah.
"Saya sangat mendukung Mentan bila berkeinginan untuk menghela sektor pertanian dari bawah agar swasembada beras, bawang, jagung dan sebagainya. Selaku Mendagri saya siap isntruksikan inspektorat untuk menyisir perencanaan mulai dri bawah hingga ke tingkat atas yang berhubungan dengan pemajuan sektor pertanian ini," tandasnya.
Meski demikian, kebijakan tersebut perlu diharmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Namun juga harus diperhatikan agar ada sinkronisasi, bukan hanya antar pusat dan daerah, tapi utamanya juga di pusat sendiri. Sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, seperti Mentan-Mendag- Bulog, agar benar-benar berorientasi menjaga produksi dan jalur distribusi guna menjaga suply-deman pasar demi kepentingan bangsa dan utamanya petani," tandas Mendagri, di depan Rakernas Pembangunan Pertanian 2020, yang diikuti sekitar 1400 peserta, termasuk kepala dinas pertanian seluruh provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia.
Acara berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Selain itu juga dilakukan penanda tanganan nota kesepahaman kordinasi fungsi Kementan dan Kemendagri untuk memajukan program pertanian di Indonesia
Baca Juga: Kemendagri hingga Polri Tak Patuhi Rekomendasi, Ombudsman Ngadu ke Mahfud
Dalam acara tersebut, Mendagri menandatangani nota kesepahaman dengan Mentan, Syahrul Yasin Limpo, utamanya tentang kordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementan dan Kemendagri dalam memajukan pertanian. (*)
