Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik menyarankan agar pengelolaan kawasan Monas diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi kata dia, ibu kota negara mau dipindah ke Kalimantan Timur.
"Kan ibu kota mau pindah serahkan saja sama DKI, Monas, Kemayoran, Senayan, kan sudah tidak ibu kota lagi sebab mau pindah. Serahkanlah itu biar DKI yang mengelola," kata Taufik dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra di Jakarta, Minggu (26/1/2020).
Taufik menuturkan, hingga saat ini Pemprov DKI belum menerima sertifikat Monas, sehingga belum jelas Monas kepunyaan siapa hingga saat ini.
Ketua DPD Gerindara DKI Jakarta itu kemudian meyarankan Gubernur Anies Baswedan untuk melepas pengelolaan Monas jika benar milik pemerintah pusat. Dengan demikian DKI tidak harus mengeluarkan uang dari APBD untuk unit pelaksana teknis (UPT) Monas.
Baca Juga: Sapa Anies di Rakerda Gerindra DKI, Sandiaga: Kangen Bro
"Kalau punya Pemerintah Pusat, ngapain kita (DKI) taruh UPT, kenapa kita buang duit di situ, itu bisa jadi temuan," kata Taufik.
Lebih lanjut Taufik mengatakan Monas menjadi salah satu topik penting yang akan dibahas dan dirumuskan dalam Rakerda Partai Gerindra yang dihadiri oleh 500 kader dan pengurus partai dari tingkat DPD hingga ranting di DKI Jakarta.
"Kita mau dorong soal Monas ini, salah satu yang akan kita rekomendasikan dan kita diskusikan dengan kawan-kawan partai," kata Taufik.
Dalam sambutan awalnya Taufik sempat menyinggung soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.Ia mengatakan dari informasi yang didapatkannya di parlemen bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota negara akan tamat pada Juni 2020.
"Inshaa Allah, Juni tamatlah Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, di 'running text' tamat ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara di Juni," kata Taufik.
Baca Juga: Anies, Sandiaga Uno hingga Riza Patria Hadiri Rakerda Partai Gerindra
Taufik menyebutkan, undang-undang terkait pemindahan ibu kota akan keluar di bulan Juni 2020. Oleh karena itu pihaknya mengajak semua pihak untuk mendiskusikan persoalan tersebut.Ia kemudian mengaku sepakat pemindahan Ibu Kota Negara, hanya saja mereka mempertanyakan setelah dipindahkan Jakarta akan dijadikan apa.
