Infografis
Mensos berwenang pada menetapkan data penduduk miskin sebanyak dua kali dalam satu tahun. Dengan demikian, seberapa kuat integritas data sebagai dasar penyelenggaraan jaminan sosial untuk fakir miskin, peran pemerintah daerah sangat signifikan.
Masalah akurasi data penduduk prasejahtera kembali dirasakan penting sejalan dengan dimulainya transformasi BPNT menjadi Program Sembako, mulai awal tahun 2020.
Menurut Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung, program ini untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada KPM. (*)
Baca Juga: Kemensos Beri Fasilitas pada Alumni Binaan Wyata Guna Selama Kuliah
