Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim caleg partainya, Harun Masiku, adalah korban dalam pusaran kasus suap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Harun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota Fraksi PDIP DPR RI 2019 – 2024. Kekinian, Harun juga berstatus buronan KPK karena tak kunjung menyerahkandiri.
"YTim hukum kami mengimbau untuk bersikap kooperatif, tidak perlu takut, karena dari seluruh konstruksi hukum, dia korban karena tidak penyalahgunaan kekuasaan,” kata Hasto seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).
Hasto mengatakan, PDIP secara resmi meminta Harun menjadi pengganti Nazaruddin Kiemas—caleg terpilih yang meninggal dunia.
Baca Juga: Hasto Sanjung Harun Masiku Buronan KPK sebagai Kader Terbaik PDIP
Ia mengklaim, pemilihan Harun sebagai pengganti Nazaruddin sudah melalui proses secara baik dan sesuai prosedur internal partainya.
"Ini pada dasarnya persoalan sederhana. PDIP menunjuk Harun sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Mahkamah Agung. Saudara Harun memiliki hak untuk dinyatakan caleg terpilih. Hanya, ada pihak yang menghalang-halangi,” kata dia.
Sebelumnya, Hasto menyebut tandatangan yang dibubuhkannya dalam surat pengganti antar waktu (PAW) Harun Masiku untuk menggantikan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI terpilih 2019-2024 adalah hal yang normal.
Hasto beralasan tandatangan itu normal karena PDIP memiliki dasar putusan Mahkamah Agung nomor 57.P/HUM/29 yang menyebut penentuan PAW ditentukan oleh partai, sehingga putusan itu diserahkan PDIP ke KPU sebagai upaya PDIP mengajukan Harun maju ke Senayan.
"Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal," kata Hasto di sela Rakernas PDIP, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).
Baca Juga: Usai Salah Kasih Info, Imigrasi Bentuk Tim Cari Buronan KPK Harun Masiku
Menurut Hasto, PDIP sebenarnya telah menerima kenyataan bahwa KPU menolak permohonan tersebut karena sengketa pemilu hanya bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
