Infografis
Suara.com - Dede Luthfi Alfiandi, terdakwa kasus melawan aparat kepolisian saat demo pelajar di DPR mengaku disetrum oleh penyidik Polres Jakarta Barat.
Terkait hal itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai penyiksaan semacam itu melanggar sejumlah aturan.
Komisoner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menjelaskan penyidikan yang dijalankan kepolisian tidak perlu dilakukan dengan bentuk penyiksaan.
Amiruddin juga menekankan penyiksaan itu jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
Baca Juga: Luthfi Si Pembawa Bendera Ngaku Disetrum Polisi, Mabes Polri: Kok Ditanya?
"Ya tidak perlu. Bahkan dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan," kata Amiruddin saat dihubungi Suara.com, Kamis (23/1/2020).
Amiruddin juga menyebut kalau penyiksaan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal itu berbunyi (1) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
Dengan demikian, menurut Amirullah apa yang diceritakan Luthfi merupakan hal yang serius untuk ditindaklanjuti.
"Jika memang terjadi. Maka dari itu untuk memastikannya harus ada pengusutan oleh Irwasda Polda Metro bersama Propam Polda," pungkasnya.
Seperti diketahui, Luthfi, terdakwa kasus melawan aparat kepolisian saat demo pelajar menolak RKUHP di depan Gedung DPR RI mengaku dianiaya oleh penyidik Polres Jakarta Barat.
Baca Juga: Ananda Badudu Ngaku Senasib Dengan Luthfi, Begini Respon Polisi
Luthfi mengungkapkan disetrum oleh penyidik agar mengaku jika dirinya melempar batu ke arah polisi saat demo.
