Usai Diperiksa KPK, Penyuap Bupati Solok Selatan Langsung Ditahan

Rabu, 22 Januari 2020 | 22:16 WIB
Usai Diperiksa KPK, Penyuap Bupati Solok Selatan Langsung Ditahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan bos PT Dempo Bangun Bersama, Muhammad Yamin Kahar. (Suara.com/Welly Hidayat)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan bos PT Dempo Bangun Bersama, Muhammad Yamin Kahar. Yamin Kahar ditahan setelah sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka suap proyek pembangunan masjid dan jembatan di Kabupaten Solok tahun 2018.

Kahar langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK. Saat keluar dari gedung lembaga antirasua Kahar sudah memakai rompi tahanan oranye khas KPK ketika turun dari ruangan pemeriksaan.

"Kami melakukan penahanan terhadap tersangka MYK (Muhammad Yamin Kahar), pihak swasta yang juga sebagai pemberi untuk perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa pembangunan masjid dan jembatan di Kabupaten Solok Selatan untuk 20 hari ke depan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fiqri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Ali menuturkan, Kahar ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih,

Baca Juga: Penjelasan Imigrasi soal Keberadaan Buronan KPK Harun Masiku

Untuk diketahui, Kahar ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria pada 7 Mei 2019. Namun, Muzni belum dilakukan penahanan hingga saat ini.

Pada Januri 2018, Muzani disebut meminta Kahar untuk mengerjakan proyek Jembatan dan pembangunan Masjid Solok. Dimana anggaran untuk pembangunan Masjid sebesar Rp 55 miliar dan untuk jembatan sebesar Rp 14,8 miliar.

Modusnya, Muzani meminta uang tersebut kepada Muhammad Kayan melalui perantara maupaun secara langsung.

Dalam riciannya, uang tersebut juga dibagikan kepada pejabat lingkungan Kabupaten Solok maupun istri Muzani.

KPK menduga Muzani menerima Rp 410 juta dari Kayan dalam bentuk uang tunai. Sementara Rp 50 juta sisanya dalam bentuk barang-barang.

Baca Juga: Imigrasi Akui Buron KPK, Harun Masiku Kembali ke Indonesia Sejak 7 Januari

Selanjutnya, Rp 25 juta dari uang tersebut diberikan Muzani sebagai tunjangan hari raya alias THR Idul Fitri 2018 untuk pegawainya. Sementara Rp 60 juta lainnya diserahkan kepada istri.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI