Infografis
Tak hanya itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menyebut Wantimpres juga membantu menemukan kebijakan baru dan membantu menjelaskan ke berbagai kalangan terkait kebijakan pemerintah yang disalah artikan.
"Kebijakan yang maunya baik tetapi diterima di publik itu sudah ya sudah berbeda sehingga penerimanya jadi negatif. Kami juga tentu punya kewajiban untuk meluruskan itu meluruskan kebijakan-kebijakan yang diterima salah di kalangan-kalangan itu," tutur Wiranto.
Salah satu kebijakan pemerintah baru-baru ini yang harus diluruskan yakni mengenai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Karena itu pihaknya membuka komunikasi dengan semua pihak termasuk para buruh yang menolak pembahasan RUU Omnibus Law.
Baca Juga: Jokowi dan Para Menteri Akan ke Hajatan Prabowo Besok, Rapim Kemhan 2020
"Ya pasti semua elemen masyarakat yang kami anggap perlu kami dengar masukannya, Kami dengar aspirasinya, kami dengar harapannya itu kami datangi," katanya.
