Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menilai, aksi demonstrasi warga Tanjung Priok di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM merupakan murni gerakan masyarakat tanpa ada yang memobilisasi.
Pria yang dijuluki "Crazy Rich Tanjung Priok" ini mengatakan, unjuk rasa itu merupakan bentuk kegelisahan warga atas pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut banyak pelaku kriminal berasal dari wilayah Tanjung Priok.
"Unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM atas label Tanjung Priok penghasil kriminalitas, merupakan gambaran bentuk kegelisahan masyarakat. Saya yakin unjuk rasa itu murni pergerakan masyarakat tanpa apa pihak yang memobilisasi,” kata Ahmad Sahroni, Rabu (22/1/2020).
Baca Juga: Geruduk Kemenkumham, Warga Tanjung Priok Tuntut Yasonna Minta Maaf
“Bukan hanya warga Priok, masyarakat manapun juga akan bergerak menyuarakan kritikannya bila daerah tempatnya lahir, tumbuh dan menetap dituding berlabel negatif.”
Sahroni juga menyayangkan sikap Yasonna yang ia nilai telah mendiskreditkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebab, Yasonna memperbandingkan Tanjung Priok dengan Menteng.
Menurut Sahroni, sebagai seorang menteri dan akademisi, Yasonna harus bisa lebih menjaga perkataan.
Wakil Ketua Komisi III itu berujar, daerah Tanjung Priok saat ini sudah mengalami perkembangan yang signifikan sehingga tidak lagi bisa disamakan dan dijuluki dengan hal berbau kriminalitas.
Perkembangan Tanjung Priok tersebut dikatakan Sahroni berdasarkan rujukan dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Gagal Ditemui, Warga Tanjung Priok Ancam Yasonna: 2x24 Jam Harus Minta Maaf
"Pada masa lalu, Tanjung Priok memang lekat dengan julukan daerah slum dengan premanisme tinggi. Tetapi jangan lupa, sebuah daerah dapat berkembang menjadi lebih baik. Tanjung Priok misalnya, data BPS bahkan menunjukkan tingkat keamanan lebih baik dibandingkan dengan Menteng saat ini," kata Sahroni.
"Perekonomian di Tanjung Priok telah meningkat, salah satunya tampak dari sektor properti. Lagi-lagi data BPS terbaru menyebutkan Kecamatan Tanjung Priok saat ini memiliki tujuh komplek apartemen dan 18 kawasan elite.”
Sahroni mengatakan, jumlah itu hanya kalah dari Kecamatan Kelapa Gading yang memiliki 10 kompleks apartemen dan 45 kawasan elite dan Kecamatan Penjaringan memiliki 17 komplek Apartemen dan 61 kawasan elite.
"Logikanya sederhana saja, orang tidak akan mau berinvetasi kalau tidak aman dan yang tak kalah penting Pelabuhan Tanjung Priok menjadi barometer dan penopang perekonomian Indonesia," ujar Sahroni.
Untuk diketahui, warga Tanjung Priok memberikan ultimatum kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka lantaran telah mendiskreditkan wilayah utara Jakarta itu sebagai lokasi miskin karena marak tindak kriminal.
Para pendemo ini memberikan waktu kepada Yasonna selama 2x24 jam untuk menarik ucapannya dan meminta maaf.
Hal itu disampaikan setelah mereka gagal bertemu Yasonna lantaran tak sedang berada di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Hari ini kami tadi tidak berhasil bertemu dengan dia (Yasonna), hanya di wakili dengan Kabid Humas dan jajarannya. Tidak ada dialog dalam pertemuan tadi," kata Koordinator Aksi, Kemal Abu Bakar di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).
Kemarahan warga Tanjung Priok ini bermula saat Yasonna berkunjung ke Lapas Narkotika Kelas IIA, Jatinegara, Jakarta pada Kamis (16/1/2020) lalu, Yasonna mengatakan kriminalitas muncul akibat dari kemiskinan.
Untuk menjelaskan itu, dia mencontohkan anak yang lahir dari Tanjung Priok akan lebih kriminil ketimbang anak Menteng.
"Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan," kata Yasonna di Lapas Narkotika Kelas IIA, Jatinegara, Jakarta pada Kamis (16/1/2020).
