Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyangkal ada pasal pemecatan terhadap
gubernur atau wakil gubernur dalam draf RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang belakangan beredar di publik.
Eks Kapolri itu mengklaim bakal langsung mencabut jika menemukan pasal tersebut dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.
"Pertama saya mau koreksi di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, saya sudah cek belum ada pasal mengenai pemberhentian kepala daerah oleh Mendagri atau Presiden. Kalau pun ada, tidak akan kami, saya sebagai Mendagri meminta itu di-drop," ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Pencabutan pasal tersebut bakal dilakukan karena menurut Tito aturan soal pemecatan gubernur/wakil gubernur atau kepala daerah lainnya sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah, Pasal 67, 68, 69, dan Pasal 76 sampai Pasal 89.
Baca Juga: Mendagri Bantah Bisa Memecat Kepala Daerah di Omnibus Law
Tito menyampaikan dalam pasal-pasal tertuang bahwa Presiden yang berwenang untuk memberhentikan kepala daerah. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan tiga alasan, pertama kepala daerah meninggal dunia, kedua kepala daerah mengundurkan diri, dan ketiga diberhentikan.
"Nah diberhentikan ini salah satunya karena tidak melaksanakan program strategis nasional. Yang kedua misalnya meninggalkan tempat berturut-turut tanpa izin selama tujuh hari atau akumulatif tidak berturut-turut selama satu bulan, teguran pertama, teguran kedua, itu dapat diberhentikan temporer tiga bulan," ujar Tito.
"Ini baca saja pasal itu, artinya apa? Wacana tentang kewenangan Presiden Cq Kemendagri untuk memberhentikan kepala daerah itu sudah diatur UU. Bahkan bukan hanya kepada kalau pusat kepada gubernur, gubernur dapat mengajukan pemberhentian juga kepala daerah yang tidak sesuai pasal-pasal itu kepada Mendagri untuk para bupati dan wali kota," tuturnya.
Sebelumnya, RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi salah satu omnibus Law ternyata juga mengatur soal kewajiban kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota untuk melaksanakan program strategis nasional.
Kewajiban tersebut sebagaimana tertuang dalam draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar, tepatnya Pas 519 pada poin F. Selain poin mengenai kewajiban program strategis nasional, ada sejumlah kewajiban lain yang harus dakukan kepala daerah, seperti yang tertuang dalam Pasal 519 dan turunannya di Pasal 67.
Baca Juga: Mendagri Berharap Raih Opini WTP dari BPK
Pasal 519 Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:
