Infografis
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara merasa senang bisa menandatangani bekerja sama (MoU) dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kemensos siap memperkuat sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial (kesos) yang tengah menjadi fokus Pemprov Kaltara.
“Saya senang sekali bekerja sama dengan Pemprov Kaltara, yang kini sedang memberikan perhatian pada peningkatan kualitas SDM kesos. Kemensos siap membantu. Apalagi Pak Gubernur hadir langsung dan menunjukkan komitmen tinggi untuk menyiapkan SDM-SDM di bidang kesos,” katanya, di sela-sela kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat di lingkungan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, di Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Sebagai provinsi baru, Kaltara tengah memacu pembenahan di berbagai bidang. Salah satu yang menjadi prioritas penataan adalah kesiapan dan penguatan kapasitas SDM bidang kesos.
Mensos menyatakan, kerja sama pembangunan SDM ini sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo yang menekankan pembangunan SDM unggul.
Baca Juga: Kemensos Dorong Penataan Regulasi Peran Pekerja Sosial
“Kemensos akan membantu apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan Pemprov Kaltara. Bentuknya bisa beasiswa dari Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, atau program pendidikan. Apalagi Kemensos juga akan mengembangkan kampus Poltekesos Bandung,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Mensos berharap ke depan akan makin banyak pihak yang bisa bekerja sama.
Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menyatakan, sinergi dengan Kemensos sudah dimulai sejak hari ke-10 Mensos dilantik.
“Kami diundang Pak Mensos. Bicara-bicara. Kami sampaikan rencana Provinsi Kaltara mengembangkan SDM kesos. Sasaran program ini pada SDM pemerintah provinsi dulu,” katanya.
Di Kaltara, kata gubernur, pembangunan SDM kesos, dalam hal ini pekerja sosial (social worker ) masih sangat terbatas. Di kalangan pegawai pemerintahan dan bahkan level pejabat di Provinsi Kaltara, pengetahuan tentang kesos masih belum optimal.
Baca Juga: Kemensos Pastikan Penyaluran Bantuan Logistik Korban Banjir di Posko Induk
“Pegawai-pegawai dan kepala dinas sosial kan semestinya dari social worker , tapi ini kan umum. Maka dari itu, pengembangan SDM kesos itu menjadi fokus kami. Kami akan mulai dari pegawai, dan nanti anak-anak lulusan SMA akan kami berikan pendidikan lanjutan,” katanya.
Untuk itu, Pemprov Kaltara juga menyediakan anggaran yang menjadi kebutuhan program ini. Untuk mewujudkan kebijakan ini, Pemprov Kaltara sudah melakukan langkah-langkah nyata.
“Tim Poltekesos saya harapkan bisa datang ke Kaltara menggelar diklat jangka pendek, dan mempersiapkan program Politeknik 4 tahun dan juga menyiapkan pendidikan level magister,” katanya.
Selama ini, Pemprov Kaltara juga sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan kesos.
Dalam kesempatan sama, Juliari memimpin acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Dosen, Wakil Direktur, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Pejabat Unsur Pelaksana Akademik di Lingkungan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
Kepada seluruh jajaran Kemensos, Juliari menyatakan, dinamika dalam penataan sistem organisasi pemerintah, semata-mata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Terkait hal itu, Mensos menekankan agar dalam mengambil kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, setiap pejabat berpegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia juga menekankan bahwa hakikat jabatan merupakan kepercayaan, sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang semuanya akan dituntut pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat kelak.
“Oleh karena itu, jabatan jangan diminta. Bila diberi jabatan, dimana saja, jangan menolak. Laksanakan semuanya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan dengan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Mensos juga menekankan pentingnya terus memperkuat kerja profesional, jujur dan transparan.
“Karena itu, saya meminta kesediaan seluruh pejabat untuk menandatangani pakta integritas, sebagai simbol kesiapan dan kesediaan untuk senantiasa berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Yang tak kalah penting, pegawai di seluruh tingkatan harus meningkatkan kinerja, menjaga martabat, dan bekerja semata-mata untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang dilandasi niat ibadah. (*)
