Khawatir Ada Oknum, PKS Ingin Pemilihan Cawagub DKI Diawasi KPK

Selasa, 21 Januari 2020 | 19:17 WIB
Khawatir Ada Oknum, PKS Ingin Pemilihan Cawagub DKI Diawasi KPK
Ketua fraksi PKS di DPRD Jakarta Muhammad Arifin. (Suara.com/Fakhri Fuadi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) akan segera dimulai setelah Riza Patria dan Nurmansyah Lubis terpilih sebagai Cawagub dari partai pengusung, Gerindra dan PKS.

Dalam proses penentuan pengganti Sandiaga Uno di DPRD nanti, PKS meminta agar diawasi ketat.

Ketua fraksi PKS DPRD DKI, Arifin bahkan meminta agar pemilihan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arifin menyebut hal ini diperlukan agar prosesnya berjalan dengan adil.

“Kami mohon prosesnya diawasi agar proses demokrasi yang berjalan di DPRD dalam konteks pemilihan Wagub berjalan fairplay. Termasuk juga kami minta aparat penegak hukum, KPK," ujar Arifin di kantor DPW PKS, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

Baca Juga: Diperintah Prabowo Jadi Cawagub DKI, Riza Patria Siap Tinggalkan Kursi DPR

Arifin mengatakan saat pemilihan, penyimpangan yang tak sesuai hukum bisa saja terjadi. Meski demikian, ia tidak menyebut kemungkinan apa saja yang bisa terjadi di DPRD di tengah prosesnya.

"Jadi jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mencederai proses demokrasi yang berjalan di DPRD apalagi dengan cara-cara melawan hukum," katanya.

Ia menganggap proses pemilihan Wagub yang berjalan baik merupakan cerminan dari sang pengisi kursi DKI 2. Ketika sudah bekerja, kata Arifin, Wagub baru juga bisa menjalankan amanat dengan baik.

“Kami berharap proses berjalan baik dan yang terpilih Wagub yang terbaik untuk warga DKI,” kata Arifin.

Ia juga ingin agar proses pemilihan Wagub berjalan dengan cepat. Menurutnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sangat memerlukan pendamping dalam bekerja.

Baca Juga: Diskusi Cawagub DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

"Kami ingin proses ini berjalan cepat dan tak tertunda-tertunda. Karena bisa mengganggu kinerja Gubernur,” katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI