Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab kritikan yang dilayangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang dinilai kerap bepergian ke luar negeri untuk melakukan kunjungan kerja.
Menurut Prabowo, kunjungan ke luar negeri dibutuhkan oleh seorang Menhan dalam rangka mempelajari alutsista untuk memperkuat pertahanan nasional. Selain untuk keperluan melihat alutsista, kunjungan dimaksudkan juga untuk mencari dukungan dari negara lain.
"Memang kami butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kami harus pelajari alutsista yang ada. Kemudian, kami juga harus minta dukungan dari negara-negara lain karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kami untuk dibeli," kata Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Sebelumnya, PKP mengkritisi kegiatan Prabowo Subianto yang dalam beberapa waktu belakangan dinilai sering melaksanakan kunker ke luar negeri.
Baca Juga: Diteken Prabowo dan Presiden PKS, 2 Nama Cawagub Ini Disetor ke Anies Besok
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan, agar kegiatan lebih efektif kunjungan kerja hingga ke luar negeri tidak perlu dilakukan.
Merujuk pada pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mardani mengatakan ada baiknya Prabowo mencari informasi melalui layar ponsel pintar atau smartphone ketimbang terus berpergian ke luar negeri.
"Pertama, Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu sudah mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Bahkan secara demonstratif, beliau menunjukkan via HP-nya kunjungan LN bisa melalui HP. Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani kepada wartawan pada Jumat (17/1/2020).
Sebenarnya, Mardani menilai tidak ada yang salah dengan kunjungan ke luar negeri. Hanya saja, menurut dia, kunjungan kerja tersebut harus diiringi dengan laporan yang transparan serta hasil dan bukti.
"Kedua, kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan pada publik secara transparan. Ketiga, semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," katanya.
Baca Juga: Jokowi Singgung Sandiaga untuk Pilpres 2024, Prabowo: Masih Lama
