Infografis
Suara.com - Raden Rangga alias HRH Rangga, petinggi Sunda Empire berharap pemerintahan seluruh dunia mengikuti sistemnya.
Hal ini disampaikannya dalam video berjudul "Rangga Sasana Sunda Empire HARAPAN dan Penjelasan Tatanan Dunia" yang diunggah tanggal Sabtu (18/1/2020) di Youtube.
Dalam video berdurasi 1.35 menit ini, Rangga bahkan mengutip istilah dalam Al Quran, Injil, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.
“Harapan ke depan adalah bagi kami Sunda Empire menginginkan negara-negara dan pemerintahan seluruh dunia berkaitan dengan persoalan manusia mengikuti sistem internasional, yaitu sistem Sunda Empire," tutur Rangga.
Baca Juga: Aksi Remas Payudara Viral, Denny Suka Incar Emak-emak yang Gendong Anak
Katanya, proses tatanan bagi keseluruhan itu akan "mewujudkan apa yang ditentukan Allah yang maha kuasa”.
Rangga mengatakan, "Dalam Al Quran disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam injil disebutkan bahwa kerajaan surga akan turun. Di dalam tatanan kita, UUD 45 dan Pancasila disebutkan bahwa untuk mencapai adil makmur.”
Ia meyakini tatanan itu dapat terwujud jika dilakukan bersama-sama meskipun dengan cara yang berbeda.
"Persoalan ini mari kita wujudkan bersama, apa pun jalannya dari masing-maisng mereka di luar, silahkan," ujarnya.
Ia melanjutkan, "Lah ini kita saling menghargai dan menghormati. Terpenting adalah tidak merugikan masyarakat, juga tidak mengganggu stabilitas nasional"
Baca Juga: Anggap Tak Jelas, Pinkan Mambo Tolak Jadi Member Memiles
Ia mengklaim, Sunda Empire justru akan melahirkan tatanan yang menyelamatkan bumi dan umat.
Dipantau BIN
Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, mengatakan, mereka telah lama mendeteksi keberadaan “Keraton Agung Sejagat” dan “Sunda Empire” yang baru muncul dan membuat geger publik.
“Itu kami sudah lama mendeteksinya, tetapi baru muncul (ramai),” ujar dia, kepada wartawan selepas acara pelantikan PB e-Sports, di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu.
Begitupun dengan Sunda Empire, bahwa BIN telah lama mengetahui keberadaan kerajaan itu dan bahkan telah berada di bawah radar dan pemantauan mereka sejak dulu.
Berdasarkan pengamatan BIN, kata dia, memang ada beberapa “kerajaan” itu merupakan bagian dari keraton Nusantara.
Meski begitu, aparat kepolisian baru akan memproses secara hukum jika benar-benar ada unsur pidana di dalamnya.
“Yang penting ada memang keraton-keraton yang tergabung dalam kerajaan Nusantara. Lain hal kalau ada unsur pidananya di dalamnya. Di antaranya sekarang yang dikembangkan masalah penipuan dan lain-lain, itu yang ditelusuri,” katanya.
