Infografis
Suara.com - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Makmur menyatakan keputusan terkait boleh atau tidaknya penggunaan pakaian adat koteka dalam persidangan sepenuhnya merupakan wewenang majelis hakim.
Makmur hanya memastikan bahwa tak ada maksud dari pihaknya untuk mendiskriminasi aktivis Papua yang hendak menggunakan pakaian adat dalam persidangan.
Menurut Makmur pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pimpinan pengadilan di Jayapura terkait penggunaan koteka dalam persidangan. Makmur lantas mengklaim bahwa berdasarkan informasi yang diterima tidak ada terdakwa yang mengenakan pakaian adat koteka dalam persidangan di Jayapura.
"Pada prinsipnya penjelasan resmi dari pengadilan yang dimintai pendapatnya tersebut menyatakan bahwa di Papua sendiri tidak pernah ada kejadian terdakwa menghadap ke persidangan dengan menggunakan pakaian dalam bentuk koteka," kata Makmur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
Baca Juga: Kasus Bendera Bintang Kejora, Surya Anta Cs Didakwa Pasal Makar
"Karena penjelasan dari pimpinan pengadilan disana bahwa untuk pakaian koteka itu hanya digunakan dalam upacara-upacara adat tertentu," sambungnya.
Makmur mengatakan, keputusan boleh atau tidaknya penggunaan koteka dalam sidang lanjutan enam aktivis Papua sepenuhnya menjadi wewenang mejelis hakim. Dia hanya menyampaikan bahwa tak ada niat atau maksud dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendiskriminasi terkait penggunaan pakaian adat koteka.
"Itu adalah kewenangan sepenuhnya dari ketua majelisnya. Satu sikap dari pengadilan bahwa pengadilan sama sekali tidak pernah berniat atau menerapkan diskriminasi terhadap budaya dari seseorang khususnya teman-teman di Papua," katanya.
Sebelumnya, kuasa hukum enam aktivis Papua, Michael Himan memastikan dua dari enam terdakwa akan tetap mengenakan koteka dalam sidang lanjutan dengan agenda jawaban Jaksa atas eksepsi penasihat hukum, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020) hari ini.
Meski pekan lalu Majelis Hakim menunda persidangan lantaran dua terdakwa tersebut mengenakan koteka dalam persidangan.
Baca Juga: Sidang Dakwaan Pengibaran Bintang Kejora, Tapol Papua Pakai Pakaian Adat
Michael menuturkan sebagai kuasa hukum pihaknya tidak bisa melarang hak kliennya, yakni Ambrosius Mulait dan Dano Tabuni untuk mengenakan koteka dalam persidangan. Apalagi, kata Michael, majelis hakim tidak memberi penjelasan secara detil terkait larangan tersebut.
