Infografis
Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan kepada Harun Masiku. Perlindungan itu diberikan jika tersangka kasus dugaan suap kepada komisioner KPU RI Wahyu Setiawan telah memenuhi syarat formil dan materil.
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menuturkan syarat formil yang perlu dipenuhi Harun yakni terkait dengan identitasnya. Sedangkan, syarat materil yakni tekait status Harun atas dugaan penipuan yang dilakukan Wahyu terkait pengganti antar waktu (PAW) anggota DPR RI
"Syarat formilnya identitas dan sebagainya. Syarat materiilnya ya dia ditetapkan sebagai saksi dan korban oleh aparat penegak hukum," kata Hasto usai diskusi bertajuk 'Ada Apa di Balik Kasus Suap Wahyu' di Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu (19/1/2020).
Selain itu, Hasto juga menilai Harun bisa saja melaporkan atas adanya dugaan penipuan yang dilakukan Wahyu terkait PAW anggota DPR RI. Laporan itu, kata dia, nantinya bisa dijadikan dasar LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Harun.
Baca Juga: Adian Duga Harun Masiku Korban Putusan MA hingga Iming-iming Wahyu Setiawan
"Itu bisa menjadi dasar kalau ada perkara pidana yang dia hadapi," ujarnya.
"Tapi LPSK akan melakukan investigasi apa betul yang bersangkutan memenuhi syarat, kesaksiannya signifikan, atau perkara yang dia mohonkan untuk terlindungi itu berjalan," sambungnya.
Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menilai akar permasalahan terjadinya kasus dugaan suap Harun Masiku kepada komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ialah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/HUM/2019. Adian menduga bahwa Harun hanyalah korban dari putusan MA hingga iming-iming Wahyu.
Menurut Adian, Harun hanya berusaha memperjuangkan haknya berdasar putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 yang menyatakan penetapan suara caleg yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik. Sebab, pimpinan PDIP sendiri telah mengajukan permohonan kepada KPU agar perolehan suara Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia itu dialihkan ke Harun.
Namun, KPU menolaknya dengan alasan merujuk pada Peraturan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang menyatakan suara Nazaruddin Kiemas hanya dimasukkan ke perolehan suara partai saja.
Baca Juga: Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Nilai KPU Harusnya Laksanakan Putusan MA
Meski tak membenarkan sikap Harun jika melakukan suap, namun Adian meminta semua pihak dapat melihat perkara tersebut secara jernih. Pasalnya, Adian menduga Harun hanyalah korban berkali-kali dari putusan MA hingga iming-iming Wahyu untuk meloloskan dirinya sebagai anggota DPR RI.
