Infografis
Padahal dalam UU KPK yang lama, penggeledahan yang bersifat mendesak tidak perlu izin kepada siapapun. Dengan menunggu izin untuk penggeledahan, tentu pelaku korupsi akan menghilangkan barang bukti.
Kedua, peristiwa penyidik KPK dihalang-halangi oleh saat hendak melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP.
Padahal menghalang-halangi proses hukum dapat diancam hukuman pidana penjara 12 tahun sesuai yang diatur Pasal 21 UU 31/1999 jo UU NO 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Atas kondisi itu dapat disimpulkan narasi penguatan yang digaungkan Presiden dan DPR hanya bualan. Sebab berlakunya UU KPK yang direvisi justru mempersulit penegakan hukum yang dilakukan KPK,” kata Kurnia.
Baca Juga: Politisi Demokrat: Ada yang Janggal Soal Posisi Harun Masiku Saat OTT KPK
Oleh karena itu, ia mendesak Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab atas kondisi KPK saat ini. Presiden harus menyelamatkan KPK dengan menerbitkan Perppu. Sementara itu, KPK harus berani memproses secara hokum pihak-pihak yang menghalang-halangi proses penanganan perkara.
“KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice terhadap pihak-pihak yang menghalang-halangi proses hokum,” tegasnya.
KPK pada Kamis (9/1/2020) telah mengumumkan empat tersangka terkait tindak pidana korupsi suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagai penerima, yakni Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).
Sedangkan sebagai pemberi kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta atau staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp 600 juta.
Baca Juga: Megawati Disuruh Tugaskan Anak Buahnya Hardik KPK Lewat Dewan Pengawas
