Infografis
Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja indonesia (KSPI) menyebut bila DPR RI menyetujui RUU Omnibus Law yang diminta pemerintah, hanya akan membuat nasib buruh makin terpuruk.
"Jadi sekali lagi salah, strategi pak Jokowi kalau memang melalui Omnibus Law ini manipulatif dari namanya dan substansinya, kemudian ingin menciptakan lapangan kerja yang ada adalah nasib buruh makin terpuruk. Nasib buruh makin tertindas, yang terakhir adalah investasi seperti apa yang mau diundang pak Jokowi? Terbukti yang masuk ke Indonesia adalah investasi dari China," ujar Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi di Kantor, LBH Jakarta, Jalan Kimia, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).
Maka itu, KSPI menolak adanya RUU Omnibus Law. Rusdi menganggap dari rencana kebijakan pemerintah tersebut, Jokowi hanya akan menguntungkan pengusaha.
"Nah, karenanya sekali lagi, kami menolak hal itu, kami menilai kebijakan pak Jokowi ini sangat sangat pro terhadap pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha cengeng, dan pengusaha-pengusaha rakus, yang ini adalah salah strategi," ucap Rusdi.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, 30 Ribu Massa KSPI akan Geruduk DPR RI
Rusdi kembali mempertanyakan pemerintahan Jokowi jilid II, apakah lebih mendukung kepada buruh atau pengusaha saat ini.
"Pak Jokowi dia lebih pro pada buruh dan rakyat atau pada pengusaha cengeng tadi. Karena menurut kami, mengabaikan upah yang layak dan hanya dengan mengupayakan investasi, ini adalah sebuah kesalahan yang fatal mengulangi kesalahan di periode awal pak Jokowi kemarin yang ekonomi tetap stagnan di angka 5 persen," ujar Rusdi.
Atas pengajuan RUU Omnibus Law itu, Rusdi bersama KSPI dan para serikat buruh lainnya, sepakat akan melakukan aksi demonstrasi pada Senin (20/1/2020) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Di mana Rusdi menyebut, akan ada sekitar 30 ribu buruh ikut turun ke jalan.
Baca Juga: Jokowi Ingin Omnibus Law Kelar 100 Hari, DPR: Pemerintah Jangan Berwacana
