Infografis
Suara.com - Human Rights Working Group (HRWG) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut peristiwa Semanggi 1 dan 2 bukan pelanggaran HAM. Peryataan itu sebelumnya disampaikan jaksa agung dalam Rapat Kerja Komisi III DPR kemarin.
Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz menyebut Jokowi perlu mengeluarkan sikap atas pernyataan Jaksa Agung. Sehingga dapat memperjelas sikap pemerintah pusat terkait keseriusannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Bila memang Pemerintah dan DPR gamang, Presiden bisa keluarkan Perppu yang memutus mata rantai kebuntuan antara Komnas HAM dan Jaksa Agung," usul Hafiz melalui keterangan persnya, Jumat (17/1/2020).
Jaksa Agung, kata Hafiz, juga perlu meluruskan pernyataannya. Ia menilai rapat di DPR tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk memutuskan suatu perkara.
Baca Juga: Kasus Semanggi, KontraS Sebut Jaksa Agung Melindungi Presiden Jokowi
"Terkait pernyataannya, HRWG menilai Jaksa Agung perlu menilik kembali informasi yang ada terkait peristiwa Tragedi Semanggi I dan II serta membuat klarifikasi kepada publik agar tidak menimbulkan kesimpang-siuran terkait status hukum penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," tegasnya.
Jika hal ini tidak dilakukan, HRWG menilai pemerintah memang tidak pernah serius menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat masa lalu sekaligus melanggengkan impunitas bagi terduga pelanggar HAM.
"Ini akan dicatat sejarah," tegasnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan hambatan dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, salah satunya belum ada pengadilan HAM ad hoc.
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menjelaskan perkembangan perkara HAM berat, misalnya peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat.
Baca Juga: Kecam Pernyataan Jaksa Agung, Ibu Sumarsih: Kita Bukan Lagi Negara Hukum
"Peristiwa Semanggi II, Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Burhanuddin, Kamis (16/1/2020).
