Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan Peraturan Gubernur atau Pergub untuk memperbolehkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di trotoar. Beberapa kriteria bagi para pedagang nantinya juga diatur dalam pergub tersebut.
Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho mengatakan PKL yang boleh berdagang di trotoar pada intinya harus ramah lingkungan. Dengan demikian, PKL itu tidak kumuh dan merusak jalur pedesterian.
"Jadi PKL yang ramah lingkungan, enggak boleh bakar-membakar, barang kali kompornya kompor listrik, enggak ada cuci-mencuci," ujar Hari saat dihubungi, Jumat (17/1/2020).
Selain itu, PKL juga tidak bisa sembarangan menjual berbagai jenis makanan atau minuman. Mulai dari masalah pengemasan, cara memesan, hingga jenis dagangannya juga akan diatur.
Baca Juga: PKL Boleh Jualan di Trotoar Jakarta, Anies Akan Terbitkan Pergub
"Lagi jalan, haus, ada take away, mungkin di situ ada kopi atau teh, tapi yang take away. Kemudian, tidak yang kumuh. Mungkin ada roti, cake atau apa," katanya.
Menurutnya, PKL di trotoar hanya akan menjadi pelengkap bagi pejalan kaki atau yang memiliki hak untuk menggunakan trotoar. Dengan demikan, jam buka hingga bentuk kios PKL juga akan diatur agar tidak menganggu pengguna jalur pedesterian.
"Untuk penetapan PKL itu, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas bina marga. Kalau mengganggu ya tidak boleh," ujar dia.
Sebelumnya, wacana Pemprov DKI Jakarta mengizinkan PKL berdagang semakin gencar. Untuk mewujudkannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menerbitkan pergub.
Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho. Menurutnya pergub itu sudah menjadi dalam bentuk draft dan tengah dikoreksi.
Baca Juga: Pedagang Kuliner Jalan Sabang Tak Ingin PKL Ditambah, DPRD Usul Relokasi
"Jadi nanti seperti yang saya sampaikan tadi, Pergub ini lagi dikoreksi," ujar Hari saat dihubungi, Jumat (17/1/2020).
