Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah telah menyampaikan sikap tegas menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Perairan Natuna kepada China.
Mahfud mengungkapkan, sikap tegas Pemerintah Indonesia itu telah disampaikan langsung kepada Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis (16/1/2020) sore.
"Kami katakan sikap kita jelas untuk menjaga kedaulatan dan menjaga hak untuk berdaulat. Ada dua hal, kalau di ZEE (Zona Eksklusif Ekonomi) itu hak berdaulat, kalau di wilayah teritori itu namanya kedaulatan. Kita akan jaga itu dua-duanya," katanya.
Mahfud menyampaikan dalam pertemuan itu dirinya pun membahas terkait kerjasama bilateral Indonesia-China. Meski Mahfud mengklaim hubungan kerja sama bilateral Indonesia-China berjalan baik, namun sikap pemerintah terhadap kedaulatan Indonesia di Natuna tak bisa diganggu gugat.
Baca Juga: TNI Sebut Posisi Kapal China Sudah Jauh dari Perairan Natuna
"Kami katakan kalau (sikap) kita tetap, itu hak berdaulat kita," ujarnya.
"Dialog-dialog akan terus dilanjutkan dengan posisi itu, karena pihak China sendiri malah mengatakan kalau mereka tetap akan menyesuaikan diri dan menyuruh nelayan-nelayan China ganti profesi dan jangan mencari ikan," katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun mengungkapkan, pemerintah terus melakukan patroli di wilayah Perairan Natuna. Hal itu sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Itu sudah hasil keputusan dan instruksi Presiden. Patroli diintensifkan dan kegiatan ekonomi di laut Natuna dihidupkan," katanya.
Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo: Enggak Ada Kapal Nelayan China di Laut Natuna
