Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku tidak pernah menemui kader PDI Perjuangan, Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK terkait kasus suap kepada eks Komisoner KPU, Wahyu Setiawan.
Arief menyebut pihaknya hanya mengirimkan surat kepada PDIP terkait permohonan Harun menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW.
Kasus suap tersebut bermula dari keinginan PDIP mengajukan nama Harun sebagai pengganti calon anggota legislatif PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan I yang meninggal, Nazarudin Kiemas. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan posisi Nazarudin digantikan oleh Riezky Aprilia yang mendapatkan 44.402 suara atau kedua terbanyak di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Namun, PDIP memiliki argumen bahwa pengajuan Harun Masiku tersebut berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan partai politik memiliki hak untuk menentukan pergantian caleg yang meninggal dunia.
Baca Juga: Wahyu Setiawan Akui Pernah Minta Ketua KPU Hubungi Harun Masiku
Meski begitu, KPU tetap menolak permohonan dari PDIP. Tetapi Arief menegaskan kalau ia tidak menemui Harun untuk menyampaikan penolakan itu.
"Saya tidak pernah menghubungi orang per orang begitu," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
Penolakan itu disebutkan Arief dicantumkan dalam sebuah surat resmi dari KPU yang dikirimkan ke PDIP. Kala itu, tersangka Wahyu sempat mendesak Arief untuk segera menjawab surat permohonan PDIP.
"Sebenarnya konteksnya pak Wahyu menyampaikan kepada saya, "Mas, kalau suratnya segera dijawab saja deh". Dan memang kami sudah jawab," katanya.
Pun serupa dengan pertanyaan terkait dengan utusan PDIP yang kerap bertemu dengan Wahyu untuk memuluskan langkah permohonan Harun menjadi anggota DPR RI. Arief membantah pernah bertemu dengan utusan PDIP yang juga menjadi kawan Wahyu yakni Agustian Tio Fredelina.
Baca Juga: KPK Kirim Surat ke Polri agar Terbitkan Surat DPO Harun Masiku PDIP
"Enggak, enggak pernah bertemu saya," katanya.
