Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal ramainya pemberitaan terkait adanya dugaan praktik korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan kasus dugaan korupsi dana pensiun di Asabri.
Terkait dugaan korupsi di dua perusahaan itu, Jokowi mengatakan, reformasi harus digalakkan di sektor industri keuangan seperti asuransi maupun dana pensiun.
Menurutnya, upaya reformasi di sektor industri keuangan itu dengan cara memperbaiki mulai dari sisi pengaturan, pengawasan hingga permodalan.
"Ya dua-duanya jadi industri keuangan, yang non-bank. Tadi saya sampaikan baik itu asuransi, baik dana pensiun memang memerlukan sebuah reformasi. Perbaikan-perbaikan baik itu dari sisi pengaturan, dari sisi pengawasan maupun sisi permodalan, penting semuanya," ujar Jokowi usai menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Baca Juga: Jokowi Minta OJK Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi
Di industri perbankan, Jokowi mengklaim, pemerintah sudah melakukan reformasi pada tahun 2000 hingga 2005. Karena itu, menurutnya, tak ada masalah di sektor tersebut.
"Kalau perbankan pernah kita reformasi di 2000-2005. Nanti untuk non-perbankan pengaturan, pengawasan permodalan akan lebih baik dan lebih smooth," kata dia.
Ketika ditanya apakah reformasi di sektor keuangan menyusul kasus korupsi Jiwasraya, Jokowi menjawab diplomatis.
"Enggak ya kebetulan pas ada peristiwa Jiwasraya tapi enggak itu, tapi memang memerlukan itu. Lembaga keuangan non-bank memerlukan itu sehingga nanti akan dilakukan oleh OJK tentu saja dan akan di-support secara penuh oleh pemerintah," katanya.
Baca Juga: Serahkan Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya ke Kejagung, Jokowi: Selesaikan!
