Infografis
Suara.com - Forum Masyarakat Pemantau Hukum Indonesia (FMPHI) melaporkan mantan Bupati Lampung Mustafa ke Bareskrim Polri, Rabu (15/1/2020). Laporan tersebut dibuat lantaran Mustafa disebut telah mencemarkan nama baik Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin.
Perwakilan FMPHI San Salvator mengatakan laporan ini dibuat karena Mustafa membuat pernyataan jika Aziz meminta fee sebesar delapan persen untuk dana pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 untuk wilayah Lampung Tengah. Oleh karena itu, pihak FMPHI menuntut Mustafa menarik pernyataannya.
"Untuk itu maksud kedatangan kami ke sini adalah mengimbau kepada saudara Mustofa agar menarik pernyataanya terkait pencemaran nama baik atas penyuapan atau fee yang dituding sebesar 8 persen. Untuk itu kami menghadap mabes polri untuk menyikapi kasus tersebut," kata Sam Salvator di Bareskrim Polri.
Meski demikian, laporan tersebut belum diterima oleh pihak kepolisian. Sebab, berkas laporan tersebut dianggap belum cukup lengkap.
Baca Juga: Di Sidang Etik, KPU Siap Beberkan Usulan Harun Jadi PAW DPR dari PDIP
San Salvator menyebut, pihaknya akan segera melengkapi berkas terkait pelaporannya. Dia menambahkan, pihaknya akan membuat laporan ulang.
"Sementara untuk pencemaran nama baik akan dilaporkan ulang karena masih belum lengkap berkasnya. Kami akan melengkapi berkas secara lengkap," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Golkar Azis Syamsudin dilaporkan sejumlah pegiat antikorupsi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Azis dilaporkan menyalahi kode etik atas dugaan meminta fee kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustofa.
Dalam pengakuannya, Mustofa menyebutkan bahwa Azis diduga pernah meminta uang fee sebesar 8% terkait pengesahan Dana Alokasi Desa (DAK) Perubahan tahun 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah pada Badan Anggaran DPR. Atas pengakuan Mustofa tersebut, MKD didesak untuk memanggil dan memeriksa Azis.
Adapun laporan tersebut dilayangkan oleh pegiat antikorupsi dari Komite Anti Korupsi Indonesia, yakni Ahmad Fikri, Nur Rachman, Arifin Nur Cahyo yang diwakilkan oleh kuasa hukum mereka Agus Rihat.
Baca Juga: Panja Dinilai Tak Kuat, PKS Dorong DPR Tetap Bentuk Pansus Jiwasraya
"Di sini kami meminta MKD untuk segera memeriksa dan memproses karena wakil rakyat harus memberikan contoh yang baik. Kalau ada etika-etika yang dilanggar atas perilaku-perilaku anggota Dewan bisa diproses dan ditindaklanjuti sehingga rakyat tahu mana yang mewakili, mana yang tidak mewakili," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
