"Kemudian, kami ingin ada evaluasi tarif. Kalau saat ini kan masih dibayar per zonasi," jelasnya.
Menurutnya, legalitas ini penting agar perusahaan pengembang aplikasi tidak bisa seenaknya memutuskan kemitraan. Dengan payung hukum yang jelas, kata Igun, Ojol bisa membela diri.
"Jangan sampai apabila kita di Putus Mitra, kita tidak punya kekuatan legalitas hukum," jelasnya.
Baca Juga: Tuntut Payung Hukum hingga Evaluasi Tarif, 5.000 Ojol Akan Geruduk Istana