Suara.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memetakan 35 titik jalan rusak di kawasan DKI Jakarta. Sebagaian besar, jalanan yang rusak itu buntut dari dampak banjir yang melanda tanggal 1 Janauri 2020.
"Total sejauh ini ada 35 (titik)," kata Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).
Titik jalan yang paling banyak rusak terdapat di kawasan Jakarta Selatan yakni 9 ruas. Kemudian di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat terdapat 8 titik jalan rusak.
Selanjutnya, di Jakarta Utara terdapat 7 titik jalan rusak. Terakhir, ada tiga titik jalan rusak di kawasan Jakarta Timur.
Baca Juga: Pasca Banjir Jakarta 2020, KTB Tawarkan Layanan Gratis Pengecekan Truk
Berkaitan dengan problem tersebut, Yusuf meminta agar para pengendara tetap waspada. Selain itu, polisi kini sudah memberi tanda peringatan berupa cone pada jalam-jalan berlubang.
“Untuk itu kami juga sudah melakukan penempatan dilokasi yang dinilai rawan,” kata Yusuf.
Class Action
Buntut banjir Jakarta di awal tahun 2020, sebanyak 7 fraksi partai di DPRD DKI Jakarta menyetujui pembentukan panitia khusus untuk mengumpulkan data, menelusuri penyebab, serta mencarikan solusi atas bencana banjir di ibu kota. Pansus itu disebut pansus banjir
Ketujuh fraksi tersebut adalah PDIP, Nasdem, Golkar, Demokrat, PAN, PKB-PPP, dan PSI. Jupiter, anggota Fraksi Nasdem, menegaskan pansus yang nanti dibentuk tidak ditujukan untuk menyerang Gubernur Anies Baswedan.
Baca Juga: Digugat 243 Korban Banjir Jakarta, Anies Dituntut Ganti Rugi Rp 42,3 Miliar
“Pansus yang kami rencanakan ini bukan untuk menyerang pak gubernur,” kata Jupiter, Jumat (10/1/2020).
Jupiter mengatakan, pansus itu nantinya ditujukan untuk membuat rencana penanganan banjir ibu kota. Karena itu ia menyebut pansus nantinya tidak akan menganggu kinerja pemprov dalam menangani banjir.
“Pansus ini justru untuk membantu pak gubernur dalam mencari solusi terhadap pengendalian banjir di DKI Jakarta,” kata dia.
Hanya, pansus banjir belum akan dibentuk dalam waktu dekat. Sebab para anggota DPRD berencana melakukan kunjungan kerja ke Belanda.
Jupiter mengatakan Pansus ini sangat diperlukan oleh warga Jakarta. Pasalnya, tugasnya nanti adalah mencari tahu sebab banjir dan menanganinya.
Ia juga ingin kerja yang dihasilkan Pansus ini matang. Jika perlu, kata Jupiter, Pansus akan melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari penanganan banjir di negara lain.
"Salah satu fungsi Pansus ini juga menggandeng dan berdikusi dengan tim ahli. Bahkan, kalau perlu kami juga studi banding ke Jepang atau ke Belanda yang memang terbukti bisa mengendalikan banjir," ujar Jupiter.
Selain itu, Jupiter menyebut di tengah pembahasan Pansus, pihaknya juga akan melakukan agenda lainnya. Yakni sidak kesiapan pompa penyedot air di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi datangnya banjir lagi.
"Kami dalam waktu dekat itu mau sidak pompa, gabungan tujuh fraksi," ucap Jupiter.
"Pansus banjir adalah bukti konkret keberpihakan dewan terhadap rakyat Jakarta," klaimnya.
Anies pun mau digugat. Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 mengklaim telah menerima 600 laporan korban terdampak banjir.
Sebanyak 186 warga dalam laporan yang diterima Tim Advokasi Banjir 2020 mencantumkan nilai kerugian terkait rencana gugatan class action terhadap Anies Baswedan.
"Sampai tanggal 9 Januari 2020 pukul 21.00 WIB, Jumlah email yang masuk sudah mencapai 600 laporan, dari data tersebut yang sudah berhasil terinput sebanyak 243 pelapor," kata koordinator Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma.
Berdasarkan wilayah, pelapor terbanyak berdomisi di Jakarta Barat dengan total mencapai 120 orang atau 49 persen dari total pelapor yang teridentifikasi. Mereka mengadukan banjir melanda Kecamatan Cengkareng (34 orang), Kebon Jeruk (31 orang), dan Kembangan (15 orang).
Diikuti area Jakarta Timur sebanyak 52 orang atau 21 persen pelapor. Menurut Alvon, aduan terbanyak datang dari korban yang tinggal di Pulogadung, yaitu 12 orang.
"Terdapat 49 kecamatan yang telah melapor," ujar dia tanpa merincinya.