Infografis
Suara.com - Masyarakat Madani Antikorupsi mengirimkan jamu antidiare kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Maksud pemberian jamu itu agar pimpinan KPK tahan dari penyakit diare.
Terlebih Jakarta saat ini tengah musim hujan dan banjir.
"Hari ini kami berencana menyerahkan jamu antidiare kepada komisioner KPK, dengan harapan tentu saja jamu ini pertama membuat komisioner KPK tidak terkena sakit diare selama musim banjir dan musim penghujan," ucap perwakilan Masyarakat Madani Antikorupsi Ray Rangkuti di gedung KPK, Jakarta, Rabu siang.
Selain itu, kata dia, jamu tersebut juga diberikan agar komisioner KPK tetap bisa mengusut kasus-kasus yang sedang diproses KPK saat ini.
Baca Juga: DKPP Gelar Sidang Etik Wahyu Setiawan di KPK Siang Ini
"Bisa jadi karena masalah yang dihadapi oleh KPK di masa mendatang terlihat lebih banyak. Kedua, komisioner KPK juga tidak mengalami sakit diare karena menyusul OTT KPK yang baru saja dilaksanakan," ucap Ray.
Lebih lanjut, Ray pun menyinggung saol proses penggeledahan di salah satu kantor partai politik terkait kasus yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Sejauh ini, kita tunggu langkah tegas KPK karena kita ketahui KPK baru melakukan penggeledahan di satu ruangan. Sementara dalam langkah KPK yang sudah sama-sama kita ketahui, ada rencana juga melakukan penyegelan terhadap salah satu kantor partai politik yang sampai sekarang kita tidak tahu, kapan penyegelan ini dilakukan," ucap Ray.
Selain kasus KPU tersebut, Ray juga menyinggung kasus korupsi besar lainnya seperti Jiwasraya, Asabri, Century, dan BLBI.
"Tentu di luar itu ada kasus besar, ada Jiwasraya, Asabri, Century, BLBI di mana kasus-kasus besar ini kalau ditotal bisa sampai puluhan triliun kerugian negaranya karena mengingat menjerat nama kepentingan juga jangan sampai komisioner KPK sakit diare mendengarkan jumlah yang besar ini," kata Ray.
Baca Juga: Andi Arief Minta KPK Tunjukkan Bukti Harun Masiku Kabur ke Singapura
Ray juga ditemani oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampow, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badi'ul Hadi, perwakilan Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia Kaka Suminta, dan Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto.
