Infografis
Mensos juga mengapresiasi perhatian anggota dewan, yang mengkhawatirkan keterbatasan anggaran kebencanaan dihadapkan pada curah hujan yang masih tinggi hingga Februari sesuai prakiraan BMKG.
“Memang anggaran kebencanaan kami tidak terlalu banyak, yakni Rp 270 miliar. Tapi kami bekerja tidak dengan melihat keterbatasan anggaran. Dengan anggaran yang ada, kami coba untuk mengoptimalkan. Tentu bila ada perhatian anggota dewan, untuk meningkatkan anggaran, kami sangat mengapresiasi,” kata Mensos.
Kepada angota dewan, Juliari menyatakan, anggaran di Direktorat Bencana Alam sebesar Rp 270 miliar itu hampir separuhnya untuk tali asih Tagana.
“Jumlah personel Tagana kita sekitar hampir 40.000 orang. Kalau nilai tali asih sekitar senilai Rp 50.000 untuk separuh anggota saja, sudah Rp 100 miliar,” katanya.
Baca Juga: Komisi VIII : Program Keluarga Harapan di Banten Bagus dan Berhasil
Belum lagi untuk penyediaan logistik bencana.
“Jadi memang terus terang tidak ideal. Jadi kita kan harus lebih memfokuskan yang mana kesiapsiagaan logistik atau menambah tali asih Tagana. Kami di lapangan memang kelihatannya jauh dari ideal. Tidak terlalu banyak fleksibilitas di penganggaran yang kami miliki,” kata Mensos.
Ia juga menyinggung keberadaan Posko Induk Penanggulangan Bencana di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Menurut Mensos, pendirian posko ini untuk meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan, khususnya bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana.
"Selain logistik, posko juga menyediakan berbagai layanan masyarakat terdampak bencana," kata Mensos.
Layanan yang dimaksud adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP), mobil dapur umum lapangan, motor, truk pengangkut bantuan, pusat koordinasi, pusat media, layanan penyandang disabilitas, cuci gratis, dan sebagainya.
Baca Juga: Pertanyakan PMA Tentang Majelis Taklim, Komisi VIII Bakal Panggil Menag
Posko ini merupakan pusat komando, pusat komunikasi, dan gudang logistik.
