Infografis
Suara.com - Memulai Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi VIII DPR RI langsung menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rapat tersebut membahas penanganan dan penanggulangan bencana yang akhir-akhir ini terjadi, terutama di Jabodetabek dan Banten, maupun tindak lanjut penanganan bencana yang terjadi di daerah lain.
Raker dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, dihadiri semua wakil ketua komisi dan sebagian besar anggota. Rapat berjalan dinamis, dengan banyak respons pertanyaan, masukan, dan apresiasi terhadap langkah-langkah penangan bencana yang dilakukan Kemensos.
Suara anggota dewan sebagian besar menyoroti tentang luasnya spektrum dan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana, sehingga meskipun Kementerian Sosial dan BNPB sudah bekerja maksimal namun secara umum, dampak bencana masih cukup luas.
Baca Juga: Komisi VIII : Program Keluarga Harapan di Banten Bagus dan Berhasil
“Saya bergembira, anggota dewan memberikan apresiasi kepada kerja Kemensos. Namun dewan mengingatkan kami, agar tetap meningkatkan kewaspadaan. Dengan sumber daya yang kami miliki, dewan meminta kami agar tetap bersiaga terhadap kemungkinan terjadinya ekskalasi bencana sejalan dengan masih tingginya curah hujan ke depan,” kata Mensos, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Sejauh ini, Kemensos telah melaksanakan sejumlah langkah antisipasi pasca bencana.
“Kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan memobilisasi Tagana di wilayah terdampak banjir tentang aktivitas penanganan dan mengamati situasi terkini,” katanya.
Pengerahan Tagana dan Tim Kawasan Siaga Bencana (KSB) bertujuan untuk melakukan pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman khususnya kepada kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya.
“Kemudian juga melakukan pendistribusian logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam. Kami punya stok di Gudang Pusat Kemensos RI dan Gudang Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” tambah Juliari.
Baca Juga: Pertanyakan PMA Tentang Majelis Taklim, Komisi VIII Bakal Panggil Menag
Kemensos juga melakukan pelayanan dapur umum lapangan dan layanan dukungan psikososial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyintas yang berada di lokasi pengungsian.
