Infografis
Suara.com - Indonesian Corruption Watch berharap Mahkamah Kehormatan Dewan berani menindaklanjutkan pelaporan soal Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang terindikasi melanggar etiket.
Sebelumnya, Azis Syamsuddin dilaporkan ke MKD DPR RI atas dugaan meminta uang fee kepadan mantan Bupati Lampung Tengah Mustofa yang kekinian sudah ditangkap KPK.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo meminta MKD tetap berlaku profesional dalam menangani laporan terhadap Azis tersebut, tanpa melihat posisi politikus Partai Golkar itu sebagai pimpinan DPR.
"Ya tanpa melihat kedudukan seseorang yang dilaporkan, karena kalau enggak, DPR akan selalu dicap dan dianggap sebagai lembaga yang bermasalah," kata Adnan kepada Suara.com, Selasa (14/1/2020).
Baca Juga: Diduga Minta Fee, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin Dilaporkan ke MKD
Menurut Adnan, MKD tak bisa tidak, harus memproses pelaporan terhadap Azis. Sebab, berdasarkan laporan awal yang diajukan, MKD diharuskan bisa membuktikan ada tidaknya pelanggaran etiket oleh Azis.
"Iya, saya kira kalau memang pelapornya punya bukti yang cukup kuat atas dugaan itu ya, MKD memang tidak bisa balik badan. Mereka harus proses laporan itu. Karena bagaimanapun, tugas utama MKD kan memproses laporan indikasi pelanggaran etik," kata Adnan.
Adnan mengatakan, ICW akan ikut mengawal kasus tersebut. Ia juga berharap MKD DPR periode 2019 – 2024 berani tampil profesional dan melakukan tindakan disiplin tanpa pandang bulu.
"Ya ini kan DPR baru ya, lihat saja dulu,bagaimana kira-kira respons mereka terhadap laporan-laporan indikasi pelanggaran etik," kata Adnan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin dilaporkan sejumlah pegiat antikorupsi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Baca Juga: Disebut Pantas Jadi Ketua MPR, Azis Syamsuddin: Petugas Partai Harus Siap
Azis dilaporkan menyalahi kode etik atas dugaan meminta fee kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustofa.
Dalam pengakuannya, Mustofa menyebutkan bahwa Azis diduga pernah meminta uang fee sebesar 8 persen terkait pengesahan Dana Alokasi Desa (DAK) Perubahan tahun 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah pada Badan Anggaran DPR. Atas pengakuan Mustofa tersebut, MKD didesak untuk memanggil dan memeriksa Azis.
Adapun laporan tersebut dilayangkan oleh pegiat antikorupsi dari Komite Anti Korupsi Indonesia, yakni Ahmad Fikri, Nur Rachman, Arifin Nur Cahyo yang diwakilkan oleh kuasa hukum mereka Agus Rihat.
Sementara itu Azis mengatakan, bakal mengikuti proses atas laporan terhadap dirinya. Azis berharap laporan ke MKD tersebut bukan upaya politisasi untuk pembunuhan karakter, mengingat posisi dirinya sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar.
"Sebagai warga negara saya menghargai proses yang sedang berjalan, dan terkait dengan diri saya berharap tidak dipolitisasi yang mengarah kepada pembunuhan karakter," kata Azis.
Kendati bakal mengikuti proses atas laporan tersebut, Azis membantah tudingan dirinya meminta fee kepada Mustofa.
"Tidak benar," kata Azis.
