Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengganti antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang melibatkan Kader PDIP dan Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hasto mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK adalah hal yang biasa terjadi jelang gelaran akbar PDI Perjuangan.
"Setiap kami mengadakan kegiatan-kegiatan besar seperti ini. Sebagaimana Kongres ke IV, Kongres ke V, Rakernas I ada persoalan. Dan itu bukan sebuah kebetulan," kata Hasto di sela Rakernas PDIP, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (12/1/2020).
Meski begitu, dia menyebut PDI Perjuangan sudah siap menghadapi proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
Baca Juga: Yasonna, Hasto hingga Megawati Ikut Teken Surat PAW PDIP yang Diusut KPK
"Karena itulah, lahir batin kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara harus menjunjung hukum tanpa kecuali," katanya.
Diketahui, berdasarkan Hasil Pileg 2019, Harun Masiku berada di peringkat kelima diantara Caleg PDIP lainnya di Sumsel karena peringkat pertama, Nazarudin Kiemas dengan 145.752 suara meninggal dunia pada 26 Maret 2019, kemudian suara Nazarudin itu kemudian dilimpahkan ke partai.
Lalu, Riezky Aprilia di urutan kedua yang memperoleh 44.402 suara secara otomatis menggantikan Nazarudin untuk maju ke Senayan. Hal itu membuat Harun yang hanya memperoleh 5.878 suara berambisi menggantikan Riezky dengan menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan uang sebesar Rp 900 juta.
Harun berharap Wahyu bisa meloloskannya ke Senayan dan menggugurkan Riezky sekaligus melangkahi Darmadi Jufri 26.103 suara, Doddy Julianto Siahaan 19.776 suara, Diah Okta Sari 13.310 suara yang berada di atasnya
Dalam proses itu, tercatat ada empat nama petinggi DPP PDI Perjuangan yang menandatangani surat pengajuan pengganti antar waktu (PAW) Harun Masiku.
Baca Juga: KPK Belum Dapat Izin Geledah dan Penyitaan di Skandal Urus PAW di KPU
Empat orang tersebut antara lain Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan DPP PDIP Yasonna H Laoly.
