Infografis
Suara.com - Guru Besar Universitas Indonesia bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana melihat ada pesan tersirat yang ingin disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau.
Hikmahanto menyatakan, Jokowi justru ingin menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat Indonesia bukan ke Pemerintah China, seiring adanya peristiwa kapal nelayan dan kapal coast guard China di kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE) di sekitar perairan Natuna.
Dalam pernyataannya saat kunjungan, Jokowi ingin menegaskan kapal nelayan dan coast guard China tidak sampai masuk ke wilayah kedaulatan atau teritorial Indonesia.
"Kalau kemarin 2020 menurut saya, message yang disampaikan bukan ke Pemerintah China, tapi masyarakat kita. Kenapa? Karena masyarakat kita dalam benak pikirannya berpersepsi coast guard China masuk ke wilayah kedaulatannya yang 12 mil. Maka bapak Presiden sengaja mengatakan saya sudah cek ke panglima dan gubernur bahwa tidak ada pelanggaran kedaulatan," kata Hikmahanto dalam diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).
Baca Juga: Guru Besar UI Minta Pemerintah Konsisten Tak Akui Klaim China Soal Natuna
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan wilayah Natuna merupakan teritorial NKRI. Sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya.
Jokowi mengatakan Natuna merupakan kawasan berpenduduk WNI dengan penduduk 81 ribu orang. Jokowi juga menyatakan di Natuna masih ada gubernur dan bupati.
Ia berujar dari dulu hingga Natuna adalah teritorial Indonesia. Juga masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
"Apalagi yang harus dipertanyakan gak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita," katanya.
Sampai saat Jokowi berkunjung ke Natuna, ia memastikan tidak ada kapal negara asing yang masuk ke wilayah teritorial RI.
Baca Juga: Tak Mau Ada Gesekan, Nelayan Natuna Tolak Kedatangan Nelayan Pantura
"Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada," katanya.
