Infografis
Selain itu, Jupiter menyebut di tengah pembahasan Pansus, pihaknya juga akan melakukan agenda lainnya. Yakni sidak kesiapan pompa penyedot air di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi datangnya banjir lagi.
"Kami dalam waktu dekat itu mau sidak pompa, gabungan tujuh fraksi," ucap Jupiter.
Ke depannya, ia menyebut Pansus ini nantinya akan membantu Pemprov dalam penanganan banjir dalam jangka panjang. Karena itu, ia menyebut pembentukan Pansus harus disegerakan.
"Pansus banjir adalah bukti konkret keberpihakan dewan terhadap rakyat Jakarta," klaimnya.
Baca Juga: Gubernur BI: Banjir Jakarta dan Lainnya Sebabkan Harga Beras Naik
Anies pun mau digugat. Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 mengklaim telah menerima 600 laporan korban terdampak banjir. Sebanyak 186 warga dalam laporan yang diterima Tim Advokasi Banjir 2020 mencantumkan nilai kerugian terkait rencana gugatan class action terhadap Anies Baswedan.
"Sampai tanggal 9 Januari 2020 pukul 21.00 WIB, Jumlah email yang masuk sudah mencapai 600 laporan, dari data tersebut yang sudah berhasil terinput sebanyak 243 pelapor," kata koordinator Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma.
Mantan Direktur YLHBI itu menyebut nilai total kerugian dari para pelapor mencapai Rp 43,32 miliar. Untuk nilai kerugian terkecil tercatat Rp 890 ribu dan terbesar Rp 8,7 miliar.
Berdasarkan wilayah, pelapor terbanyak berdomisi di Jakarta Barat dengan total mencapai 120 orang atau 49 persen dari total pelapor yang teridentifikasi. Mereka mengadukan banjir melanda Kecamatan Cengkareng (34 orang), Kebon Jeruk (31 orang), dan Kembangan (15 orang).
Diikuti area Jakarta Timur sebanyak 52 orang atau 21 persen pelapor. Menurut Alvon, aduan terbanyak datang dari korban yang tinggal di Pulogadung, yaitu 12 orang.
Baca Juga: Banjir Jakarta Bisa Pupuskan Impian Indonesia Jadi Host Olimpiade 2032
"Terdapat 49 kecamatan yang telah melapor," ujar dia tanpa merincinya.
