Infografis
Suara.com - Badan Pengawal Pemilu (Bawaslu) segera melaporkan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca ditetapkan sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus penerimaan suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan sikap ini diambil oleh Bawaslu karena Wahyu dinilai telah melanggsr kode etik dan sumpah jabatan janji penyelenggara Pemilu.
"Kami Bawaslu akan segera melakukan aduan, laporan ke DKPP mengenai dugaan pelanggaran kode etik ini. tentunya kami berharap DKPP agar cepat memberikan putusan aduan yang akan kami adukan. Insya Allah sore hari ini kami akan segera mengajukan ke sekretariat DKPP," kata Abhan di Kantor Bawaslu, Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).
Menurut Abhan, hukuman paling berat yang bisa dijatuhkan DKPP terhadap Wahyu adalah diberhentikan secara tidak hormat.
Baca Juga: Jadi Tersangka Suap, Wahyu Setiawan Minta Didoakan Sabar Disorot Publik
"Dalam sidang nantinya, kita lihat. Hukuman paling berat ya diberhentikan tidak terhormat," tegas Abhan.
Sebelumnya, saat keluar dari Gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye pada Jumat dini hari, tersangka Wahyu Setiawan mengungkapkan bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai komisoner KPU.
"Dengan saya telah ditetapkan sebagai tersangka, maka dalam waktu segera saya akan mengundurkan diri sebagai anggota KPU. Mohon doa semoga saya diberi kesehatan dan kesabaran," kata Wahyu.
Wahyu ditetapkan tersangka bersama eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina (ATF). Agustiani merupakan orang kepercayaan Wahyu.
Selain Wahyu dan Agustiani, anggota DPR RI dari PDIP, Harun Masiku dan Saeful, staf di PDIP sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya berperan sebagai pemberi suap.
Baca Juga: Terciduk OTT KPK, Koleksi Kendaraan Wahyu Setiawan Nilainya Rp 1M Lebih
Dalam kasus ini, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
