KPU di Tengah Krisis Kepercayaan

Jum'at, 10 Januari 2020 | 13:02 WIB
KPU di Tengah Krisis Kepercayaan
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1) dini hari.[Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Chaniago menyebut saat ini Komisi Pemilihan Umum melewati masa sulit. KPU juga dilanda krisis kepercayaan pasca-operasi tangkap tangan lembaga antirasuah KPK terhadap salah satu anggota komisi itu, Wahyu Setiawan.

Pasca penangkapan tangan terhadap Setiawan, KPU harus berupaya memperbaiki citra dan kinerjanya. Jajaran elite atau petinggi KPU harus segera kembali memulihkan kepercayaan publik.

"Saya pikir KPU bisa melewati masa sulit dan krisis kepercayaan ini dengan baik. Kita masih yakin, masih banyak orang berintegritas dan baik di KPU, yang mampu menahan diri dari godaan suap dan perilaku jual beli suara yang sangat rawan bisa terjadi pada jajaran anggota KPU di seluruh Indonesia," ujar Chaniago dalam pernyataan persnya, Jumat (10/1/2020).

Ia menekankan membangun kepercayaan publik bukan perkara yang sepele sebab kepercayaan sangat mahal. Ia menyampaikan membangun kepercayaan publik adalah keniscayaan karena terkait dengan legitimasi institusi KPU. Menurut dia, petinggi KPU harus "menambal luka robek" kepercayaan publik.

Baca Juga: Tim KPK Diperiksa Polisi saat ke PTIK, Ini Penjelasan Polri

"Sekarang KPU harus memulihkan dari tidak percaya menjadi membangun kembali kepercayaan publik," kata dia.

"Seluruh pihak harus mulai kembali mengingatkan anggota komisi mulai dari KPUD kabupaten/kota, provinsi dan pusat untuk menahan diri dan jangan coba coba masuk ke pusaran korupsi atau jual beli suara dan jenis tindakan suap menyuap lainnya," kata dia.

Ia mengingatkan jika praktik korupsi masih terjadi maka bisa menjadi sinyal peringatan dini terhadap hilangnya legitimasi KPU.

"Kalau KPU kehilangan trust dan legitimasi dari publik, maka hasil dari pemilihan kepala daerah sekarang juga bisa bermasalah legitimasinya karena prosesnya juga bermasalah," terang dia.

Ia menekankan penyelenggara pemilu yang bersih adalah sebuah hal yang mutlak, agar lahir pemimpin, kepala daerah atau presiden yang berintegritas tinggi.

Baca Juga: KPK Periksa Legislator Demokrat, Kasus Suap Dana Hibah Kemenpora ke KONI

"Proses yang baik akan menghasilkan keluaran yang baik pula," jelasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI