Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat berujar belum mengetahui bahwa ada upaya penggeledahan ruang kerja Sekjen Hasto Kristiyanto di DPP PDIP oleh penyidik KPK pada hari ini.
Namun Djarot tidak memungkiri bahwa ada penyidik KPK yang datang ke DPP. Tetapi karena tidak dilengkapi surat bukti yang kuat, upaya penyidik untuk masuk ke DPP tidak dilanjutkan.
Pantauan Suara.com sendiri kondisi kantor DPP PDI Perjuangan dalam keadaan terutup dengan pintu gerbang dikunci. Sejumlah sekuriti terlihat berjaga di halaman dalam kantor. Ada juga beberapa personel kepolisian dari Sektor Menteng yang kemudian masuk ke Kantor DPP melalui salah satu gerbang.
"Oh saya belum tahu kalau itu (ruang Hasto digeledah). Tapi mereka informasinya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat," kata Djarot di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Baca Juga: Sempat Dilarang, Ruang Kerja Komisioner KPU yang Disegel KPK Dipamerkan
Djarot mengatakan pihaknya juga tidak melakukan upaya penjegalan terhadap para penyidik KPK. Ia berujar PDIP tidak akan melakukan intervensi apapun dalam tindak lanjut penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Kita tidak menolak, kita menghormati semua proses hukum. Partai tidak akan mengintervensi. Jadi silakan saja asalkan betul-betul resmi," kata Djarot.
"Nggak, informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat surat terus dan sebagainya," sambung Djarot.
Sebelumnya, Djarot mengaku telah mendapatkan informasi mengenai ada keterkaitan antara operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisoner KPU Wahyu Setiawan dengan salah seorang Caleg PDI Perjuangan yang mengalami pergantian antar waktu (PAW).
Namun Djarot belum menjawab detail mengenai keterkaitan caleg tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya pengungkapan dugaan korupsi tersebut kepada aparat terkait.
Baca Juga: PDIP Dapat Informasi Calegnya Ditangkap Bersama Komisioner KPU, Siapa?
"Informasinya seperti itu ya makanya kita lihat dulu seperti apa. Tapi yang jelas berikan kesempatan aparat penegak hukum untuk mengurai kasusnya sebagai bentuk kesiapan kita benar-benar untuk menghadapi pilkada 2020," kata Djarot.
