Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta semua pihak untuk tidak menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia.
Luhut menilai pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau, menyangkut ekonomi, bukan soal kedaulatan negara.
"Jangan terus gampang ngomong kami (pemerintah Indonesia) ini menjual kedaulatan (Pemerintah Indonesia), beda ZEE itu. Saya ulangi itu, ZEE bicara menyangkut ekonomi kan, bukan bicara kedaulatan," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1/2020).
Karena itu Luhut menegaskan tidak ada keinginan pemerintah untuk menjual kedaulatan di Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Beri Jaminan Keamanan Pada Nelayan yang Dikirim ke Natuna
"Sekali lagi saya ingin garis bawahi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk meng-exercise mengenai kami berunding mengenai batas wilayah kita. Enggak ada. Itu supaya jelas dulu," ucap dia.
Terkait itu, Luhut mengatakan pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah tegas terkait masuknya kapal-kapal China yang mencuri ikan di Perairan Natuna. Bahkan kata Luhut, ada enam kapal asing yang ditangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Ada yang ditangkap enam," tutur Luhut.
Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan kementeriannya terus melakukan pengawasan di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Bahkan kata Eddy, pihaknya juga terus melakukkan koordinasi dengan semua kementerian terkait, termasuk Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi.
Baca Juga: Moeldoko: Perairan Natuna Harus Diisi Nelayan Lokal
"Jadi kita tidak boleh kalah dengan gerakan itu (kapal asing). Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya sepanjang perbatasan itu kita isi dengan nelayan kita," ujar Edhy.
