Infografis
Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyentil pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menyebut China negara sahabat dalam persoalan Perairan Natuna. Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, tidak ada negosiasi di dalam mempertahanakan perairan Natuna.
Moeldoko menjelaskan ada dua skala besar pendekatan yang dilakukan pemerintah mengenai persoalan masuknya kapal ikan dan kapal Coast Guard milik China ke Perairan Zona Eklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia. Dua skala besar tersebut berupa penggunaan pendekatan diplomasi dan militer.
"Diplomasi dimulai dengan yang soft sampai dengan yang hard," kata Moeldoko di Gedung Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (6/1/2020).
Lalu langkah yang dilakukan pemerintah yang kedua ialah dengan menggunakan pendekatan militer. Menurutnya dua langkah tersebut jelas memiliki perbedaan.
Baca Juga: Pakar Kemaritiman UGM Sebut China Tak Berhak atas Perairan di Natuna
Jika melalui pendekatan militer, TNI sudah mengerahkan seluruh kekuatannya dengan mengirimkan pasukan ke Perairan Natuna. Sedangkan melalui jalur diplomasi, pemerintah melalui Kemenlu telah menegaskan kepada Pemerintah China bahwasanya melanggar ketentuan hukum saat masuk ke perairan Natuna.
"Dua hal itulah yang menjadi penyelesaian di lapangan," tuturnya.
Enggan mengomentari soal adanya perbedaan pendapat antara Susi dengan Prabowo, Moeldoko justru ingin lebih menegaskan kalau Indonesia tidak akan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah di Natuna.
"Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," katanya.
Sebelumnya, Prabowo angkat bicara soal pelanggaran puluhan kapal nelayan serta dua kapal patroli China yang masuk ke Laut Natuna, Kepulauan Riau, serta klaim negara tersebut atas kedaulatan di sana.
Baca Juga: Meski China Investor Besar, PBNU Minta Pemerintah Tak Lembek soal Natuna
Menurut Prabowo, pemerintah tak perlu memakai kekerasan menghadapi persoalan klaim China atas Natuna. Prabowo justru mengedepankan perundingan yang baik agar tak memecah persahabatan kedua negara.
"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ucap dia.
Pendapat Prabowo tersebut ternyata disentil oleh Susi.
"Bedakan pencurian ikan dengan persahabatan antar negara," tulis Susi melalui akun Twitternya @susipudjiastuti seperti dikutip Suara.com, Senin (6/1/2020).
Bagi Susi, persahabatan antar negara bagaimanapun tidak seharusnya melindungi pelaku pencurian ikan. Hukum tetap harus ditegakkan meskipun pencurinya adalah negara sahabat sendiri.
"Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan & penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara," katanya.
