Susi "Sentil" Prabowo Soal Natuna, KSP: Intinya Daulat Tak Bisa Dinegosiasi

Senin, 06 Januari 2020 | 19:20 WIB
Susi "Sentil" Prabowo Soal Natuna, KSP: Intinya Daulat Tak Bisa Dinegosiasi
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Suara.com/Ria Rizki)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyentil pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menyebut China negara sahabat dalam persoalan Perairan Natuna. Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, tidak ada negosiasi di dalam mempertahanakan perairan Natuna.

Moeldoko menjelaskan ada dua skala besar pendekatan yang dilakukan pemerintah mengenai persoalan masuknya kapal ikan dan kapal Coast Guard milik China ke Perairan Zona Eklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia. Dua skala besar tersebut berupa penggunaan pendekatan diplomasi dan militer.

"Diplomasi dimulai dengan yang soft sampai dengan yang hard," kata Moeldoko di Gedung Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (6/1/2020).

Lalu langkah yang dilakukan pemerintah yang kedua ialah dengan menggunakan pendekatan militer. Menurutnya dua langkah tersebut jelas memiliki perbedaan.

Baca Juga: Pakar Kemaritiman UGM Sebut China Tak Berhak atas Perairan di Natuna

Jika melalui pendekatan militer, TNI sudah mengerahkan seluruh kekuatannya dengan mengirimkan pasukan ke Perairan Natuna. Sedangkan melalui jalur diplomasi, pemerintah melalui Kemenlu telah menegaskan kepada Pemerintah China bahwasanya melanggar ketentuan hukum saat masuk ke perairan Natuna.

"Dua hal itulah yang menjadi penyelesaian di lapangan," tuturnya.

Enggan mengomentari soal adanya perbedaan pendapat antara Susi dengan Prabowo, Moeldoko justru ingin lebih menegaskan kalau Indonesia tidak akan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah di Natuna.

"Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," katanya.

Sebelumnya, Prabowo angkat bicara soal pelanggaran puluhan kapal nelayan serta dua kapal patroli China yang masuk ke Laut Natuna, Kepulauan Riau, serta klaim negara tersebut atas kedaulatan di sana.

Baca Juga: Meski China Investor Besar, PBNU Minta Pemerintah Tak Lembek soal Natuna

Menurut Prabowo, pemerintah tak perlu memakai kekerasan menghadapi persoalan klaim China atas Natuna. Prabowo justru mengedepankan perundingan yang baik agar tak memecah persahabatan kedua negara.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI