Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah bakal memberikan jaminan terhadap keamanan nelayan yang akan dikirim ke perairan natuna. Hal ini menyusul rencana pengiriman 500 kapal nelayan ke laut yang kekinian tengah ramai diperbincangkan.
Moeldoko mengatakan dirinya tidak mengetahui begitu persis terkait teknis pengiriman nelayan Pantura ke perairan Natuna. Akan tetapi menurut ia perairan Natuna memang harus diramaikan dengan aktivitas para nelayan lokal.
"Yah wilayah itu memang perlu diisi," kata Moeldoko di Gedung MenkoPMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
"Itu sangat penting karena kalau enggak itu area itu menjadi kosong yah," sambungnya.
Baca Juga: 500 Nelayan Berkapal Besar Berangkat ke Natuna 'Lawan' China
Pemerintah kata Moeldoko, akan menjamin dan melindungi para nelayan beraktivitas di perairan Natuna. Mengingat saat ini kapal-kapal ikan milik China masuk ke wilayah Zona Ekslusif Ekonomi Indonesia (ZEE) dengan didampingi kapal Coast Guard milik China.
"Pemerintah berikan jaminan kepada siapapun yang melakukan kegiatan mencari ikan di sana itu harus kita amankan," tandasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Memkopolhukam) Mahfud MD mengklaim bakal mengirim banyak nelayan untuk melaut di perairan Natuna.
Hal tersebut dilakukan guna membuktikan bahwa wilayah yang kini diklaim China tersebut merupakan bagian dari Indonesia.
Mahfud mengatakan bahwa pengiriman nelayan ke Natuna sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Dalam instruksinya Jokowi ingin memperkuat keberadaan Indonesia di Natuna dengan dua cara, yaitu patroli dan kegiatan melaut.
Baca Juga: Perintahkan Nelayan Jaga Natuna, Mahfud MD: Kewajiban Saudara Bela Negara
"Intinya kami akan hadir sesuai dengan perintah Presiden, sudah lama ini keputusan Presiden itu sudah lebih dari setahun yang lalu mengatakan, kita harus hadir di sana. Kehadirannya dalam bentuk apa? Satu, patroli yang rutin, yang kedua kegiatan melaut nelayan," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
