Infografis
Suara.com - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto mengatakan para nelayan yang biasa melaut di wilayah Pantura siap untuk berpindah ke perairan Natuna.
Hal itu ia ungkapkan bersama sekitar 100 nelayan lainnya saat menemui Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/12/2020).
Riswanto berujar kesiapan mereka malaut di Natuna bertujuan untuk mengamankan wilayah laut Indonesia dari cengkreman pihak asing. Kesiapan para nelayan juga disambut positif Kemenko Polhukam dengan janji akan memfasilitasi kepindahan mereka.
"Intinya kami siap, bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi, siap kami berlayar di laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan-aturan yang seperti apa kami siap mengikuti," kata Riswanto, Senin (6/1/2020).
Baca Juga: 1.000 Kapal Asing Setiap Hari Lalu Lalang di Perairan Natuna
Ia mengatakan bahwa keinginan para nelayan melaut di Natuna bukan merupakam hal baru. Sebab rencana migrasi tersebut sudah dicanangkan sejak periode pertama Presiden Joko Widodo.
"Sebenarnya program ke laut Natuna, kami dari pemerintah sudah pernah mengarahkan ke sana, ketika Pak Menko waktu itu Pak Rizal Ramli. Namun, ketika itu enggak tahu kenapa, arahan ke sana berhenti," kata dia.
"Sekarang ketika ada permasalahan ini, baru kami kembali untuk diarahkan ke Natuna. Padahal menurut pemerintah sumber daya ikan di sana sangat melimpah dan patut kami kelola oleh nelayan-nelayan sendiri," imbuhnya.
Terkait keamanan di Natuna sendiri yang saat ini ikut diklaim oleh China, Riswanto berkeyakinan bahwa aparat keamanan dapat menjamin keselamatan para nelayan Indonesia.
"Selama negara mau melindungi nelayan-nelayan, kami tidak masalah kan itu wewenang dari negara. Kami kan mengelola sumber dayanya itu, kami manfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca Juga: Heboh Coast Guard China Masuk Perairan Natuna, Ini Penjelasan Guru Besar UI
"Masalah ditangkap atau tidak, kami laporkan minta perlindungan dari aparat penegak hukum, TNI, Polair, Bakamla dan sebagainya. Seperti halnya dengan China, China bisa melindungi nelayan, kenapa Indonesia enggak."
