Infografis
Suara.com - Dosen dan peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ahmad Mukhlis Firdaus tidak merekomendasikan naturalisasi sungai yang diusung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, karakteristik Jakarta yang padat tidak sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Anies.
Konsep naturalisasi sungai versi Anies dapat disebut seperti rencana flood alleviation di Oxford, menurut Firdaus. Hal ini disampaikannya dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @amflife, yang diunggah pada Minggu (5/1/2020).
"Kalau merujuk dari naturalisasi yang dijelaskan, yaitu memanfaatkan sempadan sungai sebagai kolam retensi sementara, mungkin maskudnya adalah seperti rencana flood alleviation di Oxford ini," kata Firdaus yang memperlihatkan contoh peta flood alleviation seperti dikutip Suara.com, Senin (6/1/2020).
Dalam peta berikut ini bisa dilihat, garis biru adalah sungai ketika kondisi normal, sementara bagian kuning adalah daerah yang akan tergenang ketika banjir (stage 2). Kemudian garis merah adalah batasan stage 3.
Baca Juga: Waspadalah, 3 Tanda Usaha Anda Merugi dan Strategi untuk Mengatasinya
Menurut Firdaus rencana penanganan banjir dengan konsep seperti itu sulit dilakukan pada sungai-sungai di Jakarta.
"Kalau menurut pendapat saya sulit meskipun masih mungkin. Kenapa? Karena Jakarta sudah sangat padat. Sehingga sulit untuk mendapatkan lahan yang cukup yang bisa digunakan sebagai daerah tampungan," ucapnya.
Pada umumnya, daerah di sepanjang sungai di Jakarta kebanyakan adalah pemukiman atau perkantoran. Sementara untuk melakukan naturalisasi diperlukan pembebasan lahan besar-besaran dan itu tidak mudah.
"Sependek pengetahuan saya, konsep pengendalian banjir dengan naturalisasi ini tidak direkomendasikan untuk daerah-daerah dengan penduduk padat. Karena pembebasan lahan akan sangat sulit sekali," tutur Firdaus.
Ia menambahkan, "Pak Anies sudah menyatakan tidak akan melakukan penggusuran. Lalu bagaimana membebaskan lahan?"
Baca Juga: Ruko Ambruk di Slipi, Polisi Sebut Kondisi Bangunan Sudah Lama Miring
Pria yang sempat menjadi narasumber di Suku Dinas Tata Air PU DKI Jakarta ini menyarankan Anies Baswedan agar meningkatkan anggaran untuk pengendalian banjir di APBD.
Sebab jika ingin tetap memakai cara naturalisasi maka harus butuh banyak dana untuk membebaskan lahan yang harganya sangat mahal.
