Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak bertanggung jawab dalam pengelolaan aliran sungai antarprovinsi dalam menanggulangi banjir.
Dia menyerahkan tanggungjawab itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Anies mengatakan pihaknya hanya bertanggung jawab terhadap wilayah Jakarta.
Hal itu dikatakan Anies saat ditanya awak media terkait kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bogor dan Pemrov Jawa Barat dalam menanggulangi banjir.
Baca Juga: Bersihkan Sisa Banjir Jakarta, Warga dan Mahasiswa Kompak Gotong Royong
Anies justru menjawab bahwa terkait pengelolaan aliran sungai antarprovinsi dalam menanggulangi banjir merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR.
"Kami bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta. Begitu sampai ke pengelolaan sungai antar provinsi, maka itu dikelola Kementerian PUPR," kata Anies usai kerja bakti di Kampung Makasar, Jakarta Timur, Minggu (5/1/2020).
Anies lantas mengungkapkan sebagai bentuk tanggung jawab, pihaknya telah memastikan seluruh pompa air yang tersebar di DKI Jakarta dapat berfungsi secara normal.
Setidaknya, kata dia, kekinian ada 478 pompa air yang tersebar di 176 titik dan 122 unit pompa air mobil yang bersiaga.
"Karena itu alhamdulillah, 85 persen wilayah Jakarta aman. Ada 15 persen yang terdampak dan 15 persen itu ada di bawah 1 persen yang ketinggian airnya di atas 1,5 meter. Artinya secara sistem, kesiapan kita alhamdulillah baik," katanya.
Baca Juga: Sekotak Pizza untuk Korban Banjir Kampung Pulo, Ada 1.000 Loyang
Untuk diketahui hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya di awal 2020 mengakibatkan banjir dan tanah longsor.
Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu (4/1) pukul 18.00 WIB setidaknya ada 60 korban jiwa yang meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang terjadi di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
